Ini PR Ekonomi Jokowi di Periode Kedua

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Selasa, 21 Mei 2019 16:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih dinilai perlu bergerak cepat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut ada enam perkerjaan pokok yang harus dituntaskan oleh capres dan cawapres terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Presiden Jokowi Jadi Sampul Majalah Gaya Hidup Arab Saudi

Pekerjaan rumah pertama, menurut Bhima, adalah mempercepat reshuffle kabinet khususnya tim ekonomi. Apalagi Beberapa menteri juga saat ini tersangkut dalam proses penyidikan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penyegaran ini penting untuk mengembalikan kepercayaan investor dan pengusaha," ujar Bhima, Selasa 21 Mei 2019.

Selanjutnya, tugas kedua, pemerintahan baru juga harus mengevaluasi 16 paket kebijakan dan insentif fiskal karena dampaknya belum dirasakan. Ketiga, konsisten memperbaiki kemudahan berbisnis dan daya saing.

Adapun PR keempat, tambah Bhima, adalah menjaga stabilitas jangka pendek, menekan defisit transaksi berjalan (CAD), serta memperbaiki defisit migas dan kinerja ekspor. Tugas kelima, memangkas belanja yang kurang produktif. Sebab, pascapemilu sebaiknya pemerintah melakukan rasionalisasi belanja yang kurang berdampak ke pertumbuhan ekonomi seperti belanja pegawai, bansos, dan dana desa.

Advertising
Advertising

Baca: Menjelang Demo 22 Mei, Anies Bertolak ke Jepang

Menurut Bhima, tugas Jokowi keenam adalah optimalisasi penerimaan pajak. Jika mengacu data mutakhir di mana pertumbuhan pajak cukup rendah hingga bulan April, pemerintah harus mengambil tindakan mencari sumber pajak baru."Misalnya pengenaan cukai plastik dan peningkatan kepatuhan wajib pajak kakap di sektor SDA," ujarnya.

BISNIS

Berita terkait

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

12 menit lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

15 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

22 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

1 hari lalu

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa, yang mencakup Kepala Desa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya