TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Raddy R. Lukman mengatakan sistem satu arah alias one way akan bergantung kepada Korps Lalu Lintas Kepolisian RI alias Korlantas Polri.

Baca: Mudik Lebaran, YLKI Minta One Way Tol Trans Jawa Tidak 24 Jam

"Soal one way itu nanti juga ada dari Kepolisian. Seperti tahun lalu, itu tidak kaku," ujar dia saat meninjau Gerbang Tol Cikampek Utama, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019. Pernyataan Raddy itu menanggapi kritik berbagai pihak yang meminta kebijakan satu arah itu tidak berlaku 24 jam. Selain itu, sistem satu arah dikhawatirkan menyebabkan kemacetan di jalur arteri.

Berkaca pada praktek mudik Lebaran tahun lalu, Raddy mengatakan kebijakan-kebijakan di lapangan nantinya akan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Misalnya saja ketika ada kemacetan di jalur arteri pada tahun lalu, mereka langsung mengusulkan penerapan contraflow. "Jadi, walau sudah ada kebijakan itu, nantinya tetap akan menyesuaikan dan melihat kondisi."

Untuk memperlancar penerapan sistem satu arah, Raddy mengatakan perseroan juga telah menyiapkan rambu-rambu di sejumlah titik. Dengan demikian jalur satu arah nantinya hanya diperuntukkan untuk pengemudi yang mengarah ke Trans Jawa. Sementara pengemudi ke arah Bandung melalui jalur normal.

"Kami menyiapkan sebelas bukaan untuk mengantisipasi yang tersasar. Namun, karena bukaan bisa membuat perlambatan, maka dibukanya akan situasional," ujar Raddy.

Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah mengevaluasi sistem satu arah alias one way traffic di Tol Trans Jawa pada masa mudik Lebaran 2019. Apalagi sistem itu rencananya berlaku maraton tiga hari berturut-turut dan 24 jam dalam sehari.

Menurut Tulus, berdasarkan simulasi, sistem satu arah itu akan membuat kemacetan semakin parah di jalur arteri dan daerah penyangga DKI Jakarta, seperti Bekasi. "Pemerintah agar berhati-hati dengan menerapkan misalnya enam jam (saja), jangan tiga hari berturut-turut 24 jam," ujar Tulus.

Di samping itu, Tulus mengatakan penerapan one way juga mesti mempertimbangkan pengguna jalan lain, yakni pengguna bus umum. Pasalnya dengan kebijakan itu, dikhawatirkan bus dari arah Jawa Tengah yang menuju Jakarta akan terkunci akibat kemacetan di Bekasi.

Imbasnya, Tulus khawatir penumpang bus di Jakarta tidak terangkut dan keterlambatan menjadi parah. "Jadi ini harus dipikirkan dengan benar, jangan sampai one way ini malah berbahaya," kata dia.

Pernyataan Tulus juga didukung oleh akademikus dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno. Ia mengatakan sistem satu arah itu harus mempertimbangkan dampak di jalur non tol dan dampak terhadap angkutan umum. "Ketika one way tiga hari berturut-turut 24 jam, masalahnya saat ke Jawa lancar, tapi saat mau ambil penumpang di Jakarta akan terkendala," kata Djoko.

Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan simulasi dan tidak menerapkan sistem satu arah selama 24 jam berturut-turut. "Bisa enam jam atau delapan jam, buat lebih luwes tapi tetap one way."