Tiket Pesawat Mahal, Warga Minang Pulang Basamo Lewat Jalur Darat

Reporter

Antara

Jumat, 17 Mei 2019 18:56 WIB

Para penumpang dan antrean kendaraan roda empat di Pelabuhan Merak, Banten, pada mudik Lebaran 2018, Rabu dinihari, 13 Juni 2018. Sebanyak 58 kapal disiapkan untuk berlayar di enam dermaga Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, yang diprediksi terjadi pada Rabu pagi ini. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Empat organisasi perantau Minang telah menyatakan akan pulang basamo atau mudik bersama lewat jalur darat menggunakan bus dan ribuan kendaraan pribadi pada Lebaran 2019 ini.

Baca: Langkah Pemerintah Siapkan Mudik Jalur Darat

"Sekarang baru empat, menjelang libur Lebaran akan makin banyak. Kami terus jalin komunikasi dengan organisasi perantau seluruh Indonesia," kata Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Sumbar Luhur Budianda di Padang, Jumat.

Empat organisasi itu, katanya, masing-masing Sulik Air Sepakat (SAS), Ikatan Keluarga Kamang Barat, Nagari Koto Aur Malintang Padang Pariaman dan Ikatan Keluarga Kamang Saiyo.

Luhur memprediksi jumlah perantau yang pulang basamo lewat jalur darat tahun ini akan meningkat cukup signifikan yang dipengaruhi oleh mahalnya harga tiket pesawat.

Khusus SAS saja, kata dia, sudah melaporkan akan pulang basamo dengan 1.000 unit mobil. Belum lagi organisasi lain dan yang pulang secara pribadi.

Advertising
Advertising

Hal itu, ujarnya, merupakan peluang ekonomi sekaligus juga tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Sumbar, tergantung bagaimana mengelola dan kesiapan di daerah.

Ia meyakini bahwa perekonomian masyarakat sepanjang jalan lintas Sumatera dari Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Padangpanjang, Tanah Datar akan bergerak, jika bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik.

Pedagang kuliner diprediksi paling diuntungkan meski sebagian besar hanya untuk sahur, berbuka dan istirahat malam, katanya.

Tempat peristirahatan atau rest area akan menjadi kebutuhan mutlak bagi rombongan perantau dan menjadi titik interaksi bagi sektor perdagangan. Selain itu, katanya, daerah tujuan wisata yang berada dekat di pinggir jalan lintas juga bisa menjadi pilihan rombongan perantau untuk berhenti melepas penat sejenak.

Namun jika pengelolaan tidak baik dan memunculkan banyak "pasar tumpah" yang mengakibatkan macet berjam-jam, ditambah lagi pengaturan lalu lintas tidak maksimal, keamanan serta kebersihan tidak terjaga, mudik bersama bisa dirasakan bagai "neraka" bagi perantau.

"Hal ini malah bisa menjadi faktor yang membuat perantau nantinya malas untuk pulang kampung, karena waktu banyak habis di jalan karena macet," kata Luhur.

Menurut dia, hal itu akan sangat merugikan karena potensi yang dibawa perantau pulang basamo itu sangat besar, yakni silaturahim, "transfer" pengalaman hingga perputaran uang yang mencapai triliunan rupiah. "Mari kita siapkan semua dengan baik agar pulang basamo terus menjadi tradisi yang menyenangkan di Sumbar," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

2 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

2 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

3 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

5 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

6 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Ramadan-Lebaran 2024, Tokopedia: Produk Kebutuhan Harian hingga Fesyen Paling Laris

6 hari lalu

Ramadan-Lebaran 2024, Tokopedia: Produk Kebutuhan Harian hingga Fesyen Paling Laris

E-Commerce Communications Director Shop Tokopedia, Nuraini Razak mengungkap tren belanja sepanjang Ramdan dan Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

6 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

6 hari lalu

KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

EVP of Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penjualan tiket kereta api kelas Suite Class Compartment dan Luxury laris dibeli saat pelaksanaan angkutan masa Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

7 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya