TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kebanyakan produk halal yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari impor. Padahal konsumsi produk halal di Indonesia mencapai Rp 200 triliun atau 36 persen dari total konsumsi dan 20 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2017.

BACA JUGA: Wisata Kuliner Halal di Seoul Korea, Mampir ke Manis Kitchen

"Tapi yang kita konsumsi tadi kebanyakan masih berasal dari luar negeri," ujar Bambang di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Oleh karena itu, ia menilai perlunya perbaikan, salah satunya dari sisi rantai pasok produk halal.

Secara global, The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat besaran total pengeluaran belanja masyarakat Muslim dunia pada 2017 mencapai US$ 2,1 triliun. Pengeluaran itu mencakup berbagai sektor halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, dan keuangan syariah.

BACA JUGA: Wisata Kuliner Halal Menteri Retno Marsudi di Beijing

Angka pengeluaran belanja itu, kata Bambang, diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai US$ 3 triliun pada 2023. Faktor yang mendorong fenomena tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk muslim dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2023.

Adapun Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 85 persen dari jumlah populasi serta menyumbang 11 persen dari total muslim di seluruh dunia. Dengan fakta seperti itu, Bambang mengatakan sektor riil industri syariah atau industri halal perlu diperkuat.

"Kalau lihat laporan, Indonesia baru berada di posisi 10. Padahal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar ke-16, harusnya Indonesia bisa memiliki peran yang lebih besar dalam keuangan syariah global, juga pariwisata, dan fesyen," ujar Bambang.

Untuk itu, pemerintah resmi meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024. Bambang mengatakan masterplan itu bakal membantu Indonesia dalam menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk itu, saya harap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah," kata Bambang.

Baca berita tentang Halal lainnya di Tempo.co.