TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Selasa, 14 Mei 2019, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat mengenai laporan hasil audit BPKP terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Rapat itu rencananya dihadiri jajaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPKP, dan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Siap-siap, Sri Mulyani Beri Sinyal Iuran BPJS Kesehatan Naik

Namun, rapat tersebut ditunda karena Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris tidak hadir dalam acara itu. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Abidin Fikri mempertanyakan alasan ketidakhadiran Dirut BPJS Kesehatan itu.

"Kalau boleh tahu agar publik tahu, alasannya kenapa cuti? Biar kita tahu secara rasionalnya seperti apa," kata Abidin di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Direktur Teknologi dan Informasi / Director of Information Technology BPJS Kesehatan, Wahyuddin Bagenda menjawab pertanyaan tersebut. "Saya ingin sampaikan bahwa Dirut BPJS cuti hanya hari ini, karena menghadiri wisuda anaknya di Palembang," ujar Wahyuddin.

Menurut Abidin, rapat ini sangat penting untuk dihadiri Direktur Utama BPJS. "Kalau ditunda pastikan jangan lagi ada cuti lagi, nanti wisuda lagi. Jadi mohon maaf pak, ini kan sudah direncanakan sejak awal, jadi bukan dadakan ini kita rapat. Mestinya diberitahukan sejak awal juga. Wisuda itu kan bukan dadakan, bukan seperti orang mau tadarus," ujar Abidin.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyetujui penundaan rapat. "Hasil audit BPKP itu, banyak persoalan, jadi seharusnya Direktur BPJS memang hadir," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, DJSN, dan BPKP. Mendengar Pemimpin rapat komisi IX Saleh P Daulay langsung mengetuk palu untuk penundaan dan merencanakan rapat selanjutnya pada 27 Mei 2019.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit BPJS Kesehatan.

“Kami sepakat akan meminta BPKP mengaudit sistem dan pelayanan (BPJS Kesehatan dan rumah sakit). Kami harapkan pada pertengahan Januari (2019 rampung),” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX, DPR RI, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

Dalam audit yang ketiga kalinya ini, Kemenkeu meminta BPKP mengaudit sistem lembaga itu. Nantinya, audit ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelesaikan defisit lembaga tersebut.

Sebagai catatan, sebelum menyuntikkan dana talangan ke BPJS, pemerintah dua kali meminta BPKP mengaudit penyelenggara jaminan sosial itu. Pada tahap pertama, berdasarkan audit BPKP, defisit BPJS Kesehatan senilai Rp 10,98 triliun.

Setelah itu, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp4,9 triliun untuk BPJS Kesehatan.

Pada tahap kedua, pemerintah kembali meminta audit BPKP. Hasilnya, BPKP menemukan defisit BPJS Kesehatan senilai Rp 6,12 triliun dan pemerintah pun mengucurkan dana talangan senilai Rp 5,2 triliun.

Pada akhir tahun ini, Kemenkeu meminta BPKP mengaudit sistem BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Audit ini ditargetkan rampung pada awal 2019. Sri menuturkan, melalui surat bernomor S-966/MK.02/2018 tertanggal 10 Desember 2018, pihaknya meminta BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas aset dana jaminan sosial.

BISNIS