Darmin Minta Menhub Bikin Aturan TBA Tiket Pesawat Dalam 2 Hari

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 13 Mei 2019 22:06 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak berlama-lama dalam mengeluarkan aturan mengenai penurunan tarif batas atas tiket pesawat. Pasalnya, hari Lebaran sudah kian dekat.

Baca juga:
Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat 12 - 16 Persen

"Kami meminta jangan lama-lama karena menhub akan mengubah putusan mengatur tarif batas atas. Mudah-mudahan bisa selesai sehari atau dua hari, malah minta tiga hari. Dua hari saja, ini sudah mau lebaran," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Dengan demikian, maskapai bisa menyiapkan langkah-langkah untuk menyesuaikan harga tiket. Darmin mengatakan juga akan berkomunikasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai hal tersebut.

Pemerintah resmi menetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun dengan kisaran antara 12 persen sampai 16 persen. Penurunan sebesar 12 persen akan diberlakukan pada rute-rute gemuk seperti rute di daerah Jawa. Sementara, penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti penerbangan ke Jayapura.

Atas permintaan Darmin itu, Budi mengatakan bakal segera melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Ia juga mengupayakan untuk merampungkan aturan itu dalam sudah hari dan segera efektif keesokan harinya. "Jadi kalau aturannya diteken pada 15 Mei, pada tanggal 16 Mei harapannya sudah ada dampaknya," tutur dia.

Ihwal penurunan tarif batas itu, Budi menyatakan telah memperhitungkan beberapa komponen dalam struktur harga pembentuk tarif penerbangan. Sehingga, ia menjamin kebijakan itu tidak akan mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. "Angka tersebut memperhitungkan keamanan maskapai, insyaAllah sehat," ujar Budi.

Kondisi yang menyebabkan Budi yakin menurunkan tarif batas atas pesawat antara lain adalah harga avtur relatif turun. Belum lagi okupansi penerbangan dan performa ketepatan waktu alias on time performance maskapai juga relatif tinggi. Ia mengatakan manajemen bandara yang baik cukup dominan dalam memengaruhi tarif.

"Secara detail kenapa kami sampaikan OTP tinggi dan manajemen bandara yang baik memengaruhi, karena itu bisa membuat penerbangan tepat waktu baik saat lepas landas maupun mendarat, sehingga konsumsi avtur dan penggunaan sumber daya manusia turun. Ini hal penting," tutur dia.

Baca berita tiket pesawat lainnya di Tempo.co

Berita terkait

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

2 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

2 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

3 hari lalu

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

Menhub Budi mengatakan bahwa proyek MRT Jakarta hingga saat ini berjalan sesuai rencana.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi Jepang bahas sejumlah proyek infrastruktur, termasuk MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

3 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

3 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya