TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel dengan sistem perizinan yang masih ruwet dan berbelit-belit baik di deerah maupun di pusat. Padahal persoalan izin yang berbelit-belit telah diidentifikasi dan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Baca: Soal Reshuffle, Luhut Pandjaitan: Saya Enggak Ngerti Nasib Saya

"Izin berbelit-belit baik di pusat maupun daerah, baik di kabupaten maupun kota belum ada penyelesaian yang baik. Banyak yang ingin investasi tapi yang menetas dapat saya sampaikan kecil sekali, karena nggak bisa eksekusi dan realisasikan," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta persoalan ini menjadi salah satu fokus yang mesti diselesaikan oleh kementerian dan para kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan Indonesia bisa keluar dalam jebakan negara middle income trap pada 2045. Ia berharap, capaian Indonesia menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto terbesar ke-5 dunia bisa terwujud pada 2045, ketika usia Indonesia tepat 100 tahun.

Jokowi menjelaskan, terhambatnya investasi yang masuk akibat izin berbelit itu membuat ekonomi Indonesia sulit untuk berkembang. Padahal Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan defisit neraca dagang dan juga defisit akun lancar atau transaksi berjalan.

Menurut Jokowi, memperbaiki neraca dagang dan defisit transaksi berjalan bisa dilakukan lewat meningkatkan investasi. Dalam hal ini terutama investasi yang berorientasi ekspor atau investasi bagi barang substitusi impor.

Karena itu, Jokowi mengaku jengkel dengan adanya kondisi ini. Menurut dia, jika persoalan izin bisa diselesaikan dengan cepat masalah defisit neraca dagang dan transaksi berjalan bisa diatasi.

"Mau atau ngga mau, kalau dua itu diselesaikan rampung kita. Kalau perlu ngga pakai izin, izinya diberikan kemudian. Jengkel saya, nggak bisa selesaikan, kalau lingkup kota saya layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan untuk mengatasi persoalan ini dirinya akan terus melakukan penyederhanaan kelembagaan, selain juga memotong bayak izin yang dianggap tidak efektif. Selain itu, penyederhanaan ini akan dilakukan untuk memangkas biaya yang sering membengkak.

Baca: Jokowi: Luas Lahan Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru

"Dan ini akan segera kami mulai, lembaga yang tidak efisien dan berkontribusi riil akan ditutup. Nggak usah ya, hapus, banyak-banyakin biaya dan anggaran, daerah juga gitu sama," kata Jokowi.