Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas Belajar dari Kisah Brasilia

Senin, 6 Mei 2019 14:58 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu contoh pemindahan ibu kota di dunia yang mirip dengan rencana Indonesia adalah di Brasil, yakni dari Rio de Janerio ke Brasilia.

Baca: Luhut Sebut Pindah Ibu Kota Lebih Murah Ketimbang Membangun DKI

"Brasilia itu adalah pemindahan dari Rio di Janerio pada 1950-an. Kenapa? Alasannya itu sangat cocok dengan Indonesia," kata Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. Kala itu, negara di selatan Benua Amerika itu juga mengalami ketidakmerataan pembangunan.

Sebelum ibu kota Brasil dipindah dari Rio de Janerio ke Brasilia, Bambang mengatakan pembangunan wilayah di sana hanya terfokus di bagian pantai selatan Brasil, khususnya di Rio de Janerio dan Sao Paulo. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara wilayah pantai selatan Brasil dengan wilayah pedalaman Amazon.

Dari persoalan itulah, ujar Bambang, muncul gagasan memindahkan ibu kota ke wilayah yang dekat dengan pedalaman Amazon. Brasilia pun mulanya hanya dirancang untuk 500 ribu penduduk dan hanya didesain menjadi kota pemerintahan. Namun, jumlah penduduk di sana kemudian berkembang menjadi 2,5 juta penduduk, atau menjadi kota ketiga terbesar setelah Rio de Janerio dan Sao Paulo.

"Artinya, upaya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di pedalaman Amazon paling tidak berhasil. Jadi, pembangunan Brasil tidak hanya di pantai selatan tapi juga di pedalaman Amazon, khususnya Brasilia," kata Bambang. "Jadi kalau ada yang melihat Brasilia sepi, tidak sebesar Rio, memang tidak didesain sebesar itu."

Berkaca dari kisah itu, Bambang menegaskan bahwa ibu kota anyar Indonesia juga nantinya tidak akan menyaingi atau sebesar Jakarta. Sebab, ibu kota baru itu hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Adapun pusat bisnis tetap di Jakarta.

"Bahkan hanya ada 2 pilihan, untuk 1,5 juta penduduk atau 900 ribu penduduk. Kalau pun 1,5 juta penduduk, kalau masukkan ke rangking 10 kota terbesar hari ini pun mereka enggak akan masuk," kata Bambang.

Salah satu alasan pemindahan ibu kota, tutur Bambang, memang sejalan dengan fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk lima tahun ke depan. Ia menekankan pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Pasalnya saat ini sumbangan perekonomian masih betumpu kepada pulau Jawa. Kontribusi Jawa kepada Produk Domestik Bruto mencapai 58 persen. "Jadi Jawa, Sumatera, dan Bali total menyumbang 80 persen, sementara wilayah lainnya total hanya sekitar 20 persen."

Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Berdasarkan rapat itu, Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Di samping itu, wilayah tersebut harus berada di tengah Indonesia untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi, serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

38 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

39 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

39 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

41 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

42 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

43 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya