TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pembangunan ibu kota baru diupayakan tak mengganggu kawasan hutan.

BACA: Pindah Ibu Kota, Bappenas: Jakarta Warisan Kolonial Belanda

"Tentunya kami inginnya juga enggak mengganggu lingkungan, jadi kami mencari lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah ada dan kami inginnya menjaga," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. Ditambah, ia berujar kota anyar ini nantinya didesain sebagai green city, sehingga harus ramah lingkungan.

Saat ini, pemerintah belum mengumumkan lokasi pasti ibu kota anyar Indonesia. Namun, Bambang mengatakan penentuan itu mesti memperhatikan ketersediaan tanah. "Apa betul secara hukum tanah itu tersedia, sehingga enggak perlu keluarkan biaya pengadaan lahan dan juga tidak nanti terlibat dalam dispute mengenai ketersediaan tanah."

BACA: Jokowi Minta Rencana Pemindahan Ibu Kota Berjalan Inklusif

Di samping itu, Bambang mengatakan pemindahan ibu kota itu juga mesti mempertimbangkan potensi konflik sosial dengan masyarakat setempat. "Kami melihat harus bisa menjaga agar potensi konflik sosial tidak terjadi," kata dia. Sehingga mesti memilih lokasi dengan masyarakat setempat yang memiliki budaya terbuka. Sehingga bisa menerima pendatang dengan harmonis.

Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil membenarkan bahwa ibu kota anyar akan didirikan di atas lahan seluas 300 ribu hektare. Rencananya, lahan yang dipergunakan adalah tanah negara sehingga bisa menekan biaya.

Dengan membangun di tanah negara, Sofyan mengatakan duit yang mesti digelontorkan untuk urusan tanah bisa menjadi sangat minimum. Biaya paling tidak diperlukan untuk penyiapan tanah, misalnya cut and fill. Kendati demikian Sofyan belum mau memastikan lokasi mana yang paling potensial untuk dijadikan ibu kota baru. Salah satu daerah yang menjadi kandidat adalah Kalimantan.

Di samping mesti dibangun di atas tanah negara, kawasan ibu kota baru juga harus bebas dari risiko bencana. Meskipun, saat ini sangat sedikit tanah yang bebas seratus persen dari bencana.

Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut.

Berdasarkan rapat itu, Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Di samping itu, wilayah tersebut harus berada di tengah Indonesia untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi, serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia.