Anggap Negara Didzolimi, Susi Minta Penenggelaman Kapal Segera

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 4 Mei 2019 18:54 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. KRI Usman Harun berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal perikanan asing berbendera Tiongkok, namun tidak ditemukan dugaan melakukan kegiatan illegal fishing. KKP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta keputusan untuk menetapkan penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar atau melakukan illegal fishing bisa dilakukan segera. Menteri Susi meminta keputusan penenggelaman kapal setelah ditangkap itu maksimal satu minggu.

BACA: Menteri Susi: Lelang Kapal Ilegal Bukan Sikap Umum Pemerintah

"Tidak ada 1 bulan, 2 bulan apalagi 2 tahun, apalagi ada cerita banding. Negara di dzolimi kok harus banding, saya tidak bisa terima," kata Susi dalam sambutannya yang diunggah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akun twitter @KKPgoid, Sabtu 4 Mei 2019.

Mulai Sabtu 4 Mei 2019 ini, KKP mulai memusnahkan barang bukti kapal perikanan pelaku illegal fishing di Stasiun PSDKP di Kecamatan Sungai Rengas, Pontianak, Kalimantan Barat. Kementerian bakal menenggelamkan sebanyak 51 kapal pencuri ikan yang telah tertangkap di Indonesia.

Karena itu, Susi meminta seluruh pihak yang ikut terlibat dalam Satuan Tugas Illegal Fishing untuk memantau perkembangan di lapangan, terutama mengenai penangkapan kapal yang melanggar. Selain itu, Susi juga memnta pada Pengadilan Tinggi untuk ikut menyamakan persepsi mengenai hukuman penenggelaman terhadap kapal tersebut.

Advertising
Advertising

"Kalau ada dari Pengadilan Tinggi, saya mohon dengan sangat mulai hari ini, mengingat kejadian 5 kali di tahun ini rasanya sudah cukup, kalau kita ini tidak berlarut-larut," kata Susi.

Dalam kesempatan itu, Susi juga banyak menjelaskan mengenai alasan mengapa metode penenggelaman kapal harus tetap dilakukan. Menurut dia, metode ini dinilai efektif untuk memutus mata rantai pencurian ikan yang selama ini terus dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Baca: Susi Pudjiastuti akan Tenggelamkan 51 Kapal KIA dari Vietnam

Menurut Susi, penenggelaman kapal merupakan kebijakan deterrence effect atau efek jera yang efektif bagi para pelaku illegal fishing. Buktinya, kapal-kapal yang dahulu berani mencuri ikan terus berkurang dari puluhan ribu menjadi hanya ratusan kapal.

Selain itu, Susi khawatir jika kebijakan penenggelaman kapal tidak dilakukan kapal-kapal asing yang sudah mulai berkurang tersebut justru akan kembali mencuri di perariran Indonesia. "Jadi kalau kita tidak firm, nanti mereka yang jumlahnya tinggal ratusan ini bisa balik lagi jadi ribuan. Wong mereka terbiasa dapat uang banyak dari laut kita," kata dia.

Berita terkait

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

37 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

37 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

37 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.

Baca Selengkapnya

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok

Baca Selengkapnya

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.

Baca Selengkapnya

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.

Baca Selengkapnya