TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan, jumlah tenaga honorer Kategori II atau K2 yang berhasil lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fase pertama mencapai 51 ribu orang. Jumlah ini hanya kurang lebih 57 persen dari jumlah pelamar yang mencapai 90 ribu orang.

BACA: BKN Sebut 30 Persen Peserta Seleksi Pegawai Honorer PPPK Gagal

Menurut Yanuar, dari 90 ribu pelamar, memang tidak seluruhnya bisa mengikuti tes karena ada beberapa ketentuan. Di antaranya yaitu pendidikan minimal Sarjana atau S1 untuk guru honorer dan Diploma III atau D3 untuk bidan honorer. "Yang eligible, lolos syarat administrasi, dan bisa mengikuti tes hanya sekitar 72 ribu," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Yanuar mengatakan bahwa hingga saat ini, proses pengumuman kelulusan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih berlangsung. Pengumuman ini juga menyesuaikan usulan formasi dari masing-masing daerah sebelum seleksi PPPK dimulai pada Februari 2019 lalu.

Selain itu, pengumuman juga menunggu rampungnya proses verifikasi dan validasi. Sebab, seleksi fase pertama ini hanya dikhususkan bagi Honorer K2. Lalu proses selanjutnya yaitu mengani kesanggupan anggarannya mengingat kemampuan fiskal APBD masing-masing daerah yang berbeda-beda. Nah, pengangkatan secara resmi baru dapat dilakukan secara nasional apabila seluruh daerah sudah menyelesaikan seluruh proses ini. "Diupayakan secepatnya," kata Yanuar.

Sebelumnya dalam rapat antara pemerintah bersama DPR pada 23 Juli 2018, diketahui ada sekitar 438.590 honorer K2 yang nasibnya masih menggantung. Honorer K2 tak lain adalah pegawai yang diangkat setahun sebelum 31 Desember 2005. Mereka pernah dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai tetap, namun urung terlaksana karena sejumlah sebab.

Mereka terdiri dari para guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi. Dari jumlah itu, sebanyak 13.347 orang diikutkan dalam seleksi CPNS 2018. Sisanya sebanyak 425.243 karyawan bakal diikutkan dalam seleksi PPPK, atau hampir tiga kali lipat dari kuota 150 ribu yang pernah diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Simak: 155 Ribu Guru Honorer Diprioritaskan Ikut PPPK

Di sisi lain, angka 51 ribu ini juga masih terpaut jauh dari ancang-ancang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat pembukaan seleksi PPPK. Saat itu, bekas Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur ini mengatakan bahwa sebanyak 155 ribu, khusus guru honorer saja, bakal diprioritaskan mengikuti seleksi PPPK namun dalam waktu yang tidak singkat.

"Seluruh guru honorer bakal diangkat sampai habis. Memang bakal membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun ke depan," kata dia dalam kunjungan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019.