Izin Turun, Importir Bawang Putih Urus Laporan ke Sucofindo

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Rahma Tri

Minggu, 21 April 2019 16:50 WIB

Puluhan pedagang pasar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, antre demi mendapatkan bawang putih seharga Rp 25 ribu per kilogram yang dijual dalam operasi pasar Kementerian Perdagangan. Operasi pasar digelar demi menstabilkan harga bawang di pasaran yang mencapai harga Rp 43 ribu sampai Rp 45 ribu di pasaran. Kamis, 18 April 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan akhirnya menerbitkan Surat Perizinan Impor untuk tujuh perusahaan importir bawang putih dengan kuota sekitar 100 ribu ton. Salah satu perusahaan yang mendapatkan SPI, PT Mahkota Abadi Prima Jaya, saat ini tengah mengurus Laporan Surveyor ke Sucofindo (PT Superintending Company of Indonesia).

Baca juga: 95 Persen Bawang Putih Impor, Kementan: Akhir 2021 Swasembada

“MAPJ sudah dapat SPI,” kata Manajer PT Mahkota Abadi Prima Jaya (MAPJ) Farid, saat dihubungi Tempo di Jakarta, Jumat 19 April 2019.

Saat ini, kata Farid, perusahaannya sedang memulai proses pembuatan Laporan Surveyor (LS) ke PT Superintending Company of Indonesia alias Sucofindo sebagai salah satu persyaratan dalam proses impor ini. Namun dari kuota 100 ribu ton yang dibuka Kemendag, Farid belum merinci berapa banyak bawang putih yang bakal didatangkan oleh perusahaannya.

Empat dari tujuh importir yang ditunjuk Kementerian Perdagangan ini telah dilibatkan dalam operasi pasar bawang putih yang digelar di 11 provinsi. Keempat importir ini memiliki stok bawang putih jenis Atik sisa impor tahun lalu, sehingga dapat langsung menggelontorkannya ke pasar saat ini.

Advertising
Advertising

Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Setia Pesona Indo Agro, PT Mahkota Abadi Prima Jaya, PT Bintang Alam Sukses, dan CV Sinar Padang Sejahtera. “Mereka yang operasi pasar (OP) adalah yang tersedia stok Atik di gudang mereka, dan mendapat persetujuan impor (PI),” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 19 April 2019.

Persetujuan impor ini sebelumnya diberikan Kemendag demi menjaga pasokan bawang putih untuk kebutuhan dalam negeri. Sebab, produksi dalam negeri hanya sanggup memenuhi 5 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai 30 ribu ton per bulan. Di saat yang bersamaan, harga bawang putih terus naik dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 45 ribu per kilo dalam beberapa pekan terakhir.

Baca juga: Soal Impor Bawang Putih, Eks Pejabat Ingatkan Agar Tak Telat

Di tengah kondisi ini, Kemendag menggelar operasi pasar bawang putih pada belasan pasar di 11 provinsi, dengan melibatkan 4 pemasok. Dari 11 provinsi yang dimaksud, untuk Riau, Jambi, Palembang, dan Lampung ditangani oleh CV Setia Pesona Indo Agro.

Operasi pasar di DKI Jakarta, Manado, Gorontalo, dan Jayapura menjadi tanggung jawab PT Mahkota Abadi Prima Jaya. Lalu, operasi pasar wilayah Semarang dilaksanakan oleh PT Bintang Alam Sukses. Adapun operasi pasar di Surabaya dan Samarinda dilakukan oleh oleh CV Sinar Padang Sejahtera.

Berita terkait

Harga Bawang Merah di Kota Solo Melonjak, Eceran Ada yang Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

8 hari lalu

Harga Bawang Merah di Kota Solo Melonjak, Eceran Ada yang Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

Harga bawang merah untuk pembelian secara eceran bahkan mencapai Rp 80 ribu per kg.

Baca Selengkapnya

2 Cara Masak Tahu Petis, Kudapan Asal Jawa Tengah

9 hari lalu

2 Cara Masak Tahu Petis, Kudapan Asal Jawa Tengah

Tahu petis adalah kudapan asli dari Jawa Tengah, paduan antara tahu goreng dengan sambal petis

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

17 hari lalu

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

Menhub Budi Karya Sumadi mengusulkan work from home atau WFH untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat puncak arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

18 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Harga Bawang Putih Naik Jelang Lebaran, Ini 5 Negara Sumber Bawang Putih Indonesia

25 hari lalu

Harga Bawang Putih Naik Jelang Lebaran, Ini 5 Negara Sumber Bawang Putih Indonesia

Harga bawang putih meroket jelang lebaran, muncul opsi impor. Negara mana saja langganan Indonesia?

Baca Selengkapnya

Allicin, Senyawa Anti Bakteri pada Bawang Putih untuk Redam Nyeri pada Gigi Berlubang

26 hari lalu

Allicin, Senyawa Anti Bakteri pada Bawang Putih untuk Redam Nyeri pada Gigi Berlubang

Pada gigi berlubang kerap menimbulkan nyeri, Allicin di bawang putih bekerja dengan cara mengurangi perkembangbiakan bakteri pada gigi berlubang.

Baca Selengkapnya

Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

33 hari lalu

Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Baca Selengkapnya

Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

37 hari lalu

Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

46 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar untuk Kendalikan Harga

46 hari lalu

Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar untuk Kendalikan Harga

Tomsi menyoroti bahwa 65 persen Pemda belum menjalankan operasi pasar. Jadi peringatan pertama bagi kepala daerah, yang akan dievaluasi tiga kali.

Baca Selengkapnya