Jokowi Sebut Super Holding, Berapa Target Holding BUMN Tahun Ini?

Minggu, 14 April 2019 17:00 WIB

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memiliki rencana untuk membentuk super holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pembentukan ini dilakukan setelah perusahaan-perusahaan BUMN memiliki holding per sektor.

Baca juga: Prabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport

"Saya kira kami ke depan akan membangun holding-holding BUMN baik berkaitan dengan konstruksi, karya, minyak dan gas (migas) akan kami holdingkan. Nanti juga akan ada holding-holding yang ada di atasnya akan ada super holding," kata Jokowi dalam acara debat capres di Hotel Sultan, Sabtu 13 April 2019.

Rencana pembentukan super holding di Indonesia merupakan wacana kebijakan lama. Hal ini mengemuka di era kepemimpinan Soeharto sekitar 1990. Super holding kembali getol dibahas ketika Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN pada 1998-1999.

Adapun, wacana super holding tersebut juga muncul dalam Rencana Strategis milik Kementerian BUMN 2015-2019. Disebut dalam rencana itu, kebijakan super holding merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi Kementerian dan perusahaan pelat merah.

Lalu apa itu holding dan super holding? Secara sederhana proses holding merupakan proses penggabungan beberapa perusahaan BUMN di dalam sektor yang menjadi satu perusahaan. Nantinya, dari perusahaan itu akan dipilih satu perusahaan yang akan menjadi induk holding. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari berbagai holding yang telah dibentuk tersebut.

Berdasarkan catatan Tempo, holding pertama yang berhasil dibentuk oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah holding BUMN tambang pada 2017. Holding ini beranggotakan PT Antam (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk. dan PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) sebagai induknya.

Setelah itu pemerintah menarget pembentukan holding BUMN karya atau infrastruktur dan juga holding BUMN perumahan. Selain itu, menyusul kemudian pemerintah menargetkan pembentukan holding BUMN energi.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya berkeinginan untuk bisa menyelesaikan holding pada enam sektor tahun 2019. Ia mengatakan, keenamnya adalah holding perumahan, infrastruktur, asuransi, keuangan, pelabuhan dan industri strategis.

"Yang saya target terus terang holding infrastruktur dan perumahan pada Februasi. Selanjutnya asuransi, keuangan, pelabuhan, sama industri strategis," kata Rini Soemarno ditemui usai menjadi pembicara dalam Mandiri Investment Forum 2019, di Fairmont Hotel, Rabu 30 Januari 2019.

Kendati demikian, Rini menjelaskan pembentukan holding tersebut bukan perkara mudah. Dia, berambisi enam holding tersebut bisa selesai tahun ini. Sebab, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari pembentukan holding.

Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

2 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

2 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

2 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

4 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

5 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

5 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

5 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

6 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

7 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya