Prabowo Sebut RI Alami Deindustrialisasi, Ini Kondisi Negara Lain

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Minggu, 14 April 2019 10:45 WIB

Debat Pilpres Ke-5, Amunisi Terakhir Jokowi VS Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras, menyebut deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia terjadi lebih cepat dari negara ASEAN lainnya. Kendati, kata dia, deindustrialisasi dan transformasi struktural ekonomi merupakan fenomena alamiah dan terjadi secara global.

Baca: Debat Pilpres Kelima, Pertumbuhan Ekonomi Bakal Jadi Isu Utama

"Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7 persen, yang mana negara sebaya atau peers di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia tidak lebih dari 4 persen," ujar Izzudin dalam diskusi online Indef, Sabtu malam, 13 April 2019.

Pernyataan Izzudin itu menanggapi kritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden putaran terakhir soal Indonesia yang kini tengah mengalami deindustrialisasi.

Menurut Izzudin, setidaknya ada tiga akibat dari menurunnya porsi industri manufaktur. Pertama adalah turunnya penerimaan perpajakan. Padahal, kata dia, manufaktur menjadi sektor tertinggi dalam menyumbang pajak yakni sekitar 30 persen.

Kedua, Izzudin mengatakan daya serap tenaga kerja oleh sektor manufaktur akan semakin berkurang. Konsekuensi terakhir, secara agregat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto tidak dapat terdongkrak naik secara cepat karena kontribusi maupun pertumbuhan manufaktur turun dan tumbuh semakin lamban. "Deindustrialisasi diperparah melalui perubahan pola investasi asing (FDI) yang cenderung berada di sektor tersier dibandingkan sekunder," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo menyoroti pertumbuhan Industri di Tanah Air. Menurut dia, telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

"Indonesia tidak memproduksi apa-apa, kita menerima barang produksi dari bangsa lain," ujar dia di Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Karena itu, Prabowo mengatakan perlunya ada perubahan dari langkah tersebut.

Saat ini, kata Prabowo, pemerintah juga tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan perkara deindustrialisasi itu. Untuk itu, Prabowo berujar perlunya aturan yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah itu. "Hilirisasi sepakat, tapi kenapa gak digarap daridulu, malah menteri menteri bolehin masuk barang impor," kata dia.

Baca: Ma'ruf Amin Janji Angka Stunting Turun 10 Persen dalam 5 Tahun

Menanggapi hal ini, ekonom dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Amin Ma'ruf, Arif Budimanta telah menyatakan bahwa industri manufaktur di Indonesia masih tetap tumbuh. Arif mengatakan, selama 4,5 tahun Jokowi menjabat, industri manufaktur tetap memberikan kontribusi yang positif. Manufaktur juga diklaim menjadi penyumbang produk domestik bruto atau PDB.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

1 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

4 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

5 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

5 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya