TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden nomor dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berencana menggenjot rasio pajak atau tax ratio, caranya dengan memotong pajak pekerja. "Kami akan mengurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak)," ujar Sandiaga dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.

Baca: Prabowo: Contoh Tiongkok, 40 Tahun Hilangkan Kemiskinan

Sandiaga yakin hasil kebijakan itu akan langsung dirasakan masyarakat lantaran akan lebih banyak uang di kantong mereka. Sehingga, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan duit itu. "Sehingga bisa meningkatkan konsumsi dan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Setelah menurunkan tarif pajak perorangan, pada waktunya Sandiaga juga akan menurunkan pajak korporasi. Dengan begitu, Indonesia bisa bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi masuk guna membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Adapun calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan janjinya menaikkan rasio pajak menjadi 16 persen bukan berarti dicapai dalam satu tahun. Angka itu, menurut dia, harus dicapai dengan usaha yang riil. "Salah satu caranya dengan menerapkan penggunaan IT dan sistem yang transparan."

Prabowo pun menyatakan bakal melebarkan basis pajak. Ia tidak ingin ada kejutan dalam perekonomian. Namun ia menegaskan perlunya keberanian negara dalam mengejar para pengemplang pajak.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan rencana Prabowo menaikkan rasio pajak menjadi 16 persen dari mulanya 10 persen dalam satu tahun akan menyebabkan kejutan dalam perekonomian. "Akan terjadi shock ekonomi," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan kenaikan rasio pajak secara drastis dengan hitungan seperti itu, artinya akan ada 5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dialokasikan untuk penerimaan pajak. "Artinya Rp 750 triliun ditarik menjadi pajak," ujarnya.

Baca: Hadapi Jokowi, Prabowo Diminta Banyak Senyum, Jangan Tegang

Alih-alih setuju dengan rencana Prabowo, Jokowi lebih memilih agar pemerintah menaikkan rasio pajak secara bertahap dengan membangun basis pajak sebanyak-banyaknya. Hal itu pula yang telah dilakukan sejak pemerintah melakukan pengampunan pajak.