TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menanggapi pernyataan Prabowo soal anggaran bocor. Dalam berbagai kesempatan Prabowo sering menyebut soal potensi kebocoran anggaran.

Baca juga: Sandiaga Janji Turunkan Tarif Listrik 20 Persen, Realistiskah?

Ahmad menilai potensi kebocoran anggaran Indonesia ke luar negeri memang bisa saja terjadi, salah satunya yaitu dalam bentuk kebocoran aset pada Devisa Hasil Ekpor (DHE). Selama ini, sejumlah investor ataupun penguasaha memang masih menempatkan dana hasil kegiatan ekspor mereka di luar negeri, tidak di dalam negeri.

“Kenapa mereka menempatkan di luar negeri, tentu ada banyak faktor, salah satunya seperti insentif fiskal di luar negeri,” kata Ahmad dalam diskusi Derbat Pilpres di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 April 2019.

Sebelumnya pada Rabu, 6 April 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25 persen dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.

Menanggapi tudingan itu, Presiden Joko Widodo menantang Prabowo untuk membuktikan ucapannya yang menyebutkan kebocoran anggaran pemerintah mencapai 25 persen. Jokowi menyarankan Prabowo melaporkan temuannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," katanya usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Kendati demikian, Ahmad mengatakan sebagai pihak yang menyampaikan persoalan kebocoran ini, Prabowo seharusnya juga mampu membuktikan dengan data yang valid. Tak hanya itu, kata dia, Prabowo maupun Jokowi haruslah memiliki solusi dalam mengatasi isu kebocoran anggaran. “Salah satunya bisa dengan membuat iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, sehingga DHE bisa dikelola dengan baik di dalam negeri,@ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Uiversitas Indonesia, Riatu M. Qibthiyyah, justru mempertanyakan maksud dari kebocoran anggaran yang dimaksud oleh Prabowo. Apalagi kalau jumlahnya mencapai 25 persen dari anggaran. “Karena biasanya kebocoran ini diasosiasikan dengan korupsi anggaran,” ujarnya.

Foto : Momen Keakraban Pasangan Capres-Cawapres di Debat Capres Ke-5