Sandiaga Jelaskan Penyebab RI Masuk Jebakan Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 13 April 2019 06:30 WIB

Calon Wakil Presiden nomer urut 02 Sandiaga Uno menyapa pendukung saat kampanye di Sultan Convention Center Palembang, Sumsel, Jumat 12 April 2019. Sandiaga menjanjikan perubahan di bidang ekonomi. ANTARA FOTO/Feny Selly

TEMPO.CO, Palembang - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan Indonesia saat ini masuk dalam jebakan pertumbuhan ekonomi sehingga sulit naik dari angka 5 persen. Hal tersebut akan ditanyakannya pada Debat Pilpres yang terakhir yang dijadwalkan pada Sabtu ini.

Baca: Sandiaga Jual Lagi Saham Saratoga Rp 71 M Menjelang Debat Capres

"Kita sekarang masuk ke jebakan pertumbuhan yang cuma 5 persen padahal janjinya empat tahun yang lalu bisa mencapai 7 persen, malah lebih," kata Sandiaga, saat berkampanye di Palembang, Jumat, 12 April 2019.

Ia juga berjanji di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi, Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi lebih baik dalam dua tahun. Syaratnya, ada revitalisasi di beberapa sektor pertanian dan energi karena negara ini juga ingin swasembada pangan dan energi.

Selain itu, kata Sandiaga, di bawah pemerintahan Prabowo - Sandi, akan dibangun industri manufaktur. Karena selama ini pemerintah membangun infrastruktur tapi lupa membangun sektor manufaktur.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, Sandiaga menilai ada sektor lain yang perlu digarap, yakni sektor perumahan karena memiliki dampak positif ke banyak sektor seperti penciptaan lapangan kerja. Jika konsisten dilakukan maka secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan masyarakat akan mampu menyisikan uang untuk menabung kurang lebih Rp 50.000 per hari.

"Insya Allah, Rp1,5 juta per bulan mereka bisa menabung dengan pendekatan seperti itu referendum ekonomi, masyarakat akan terlihat apakah dilanjutkan yang gini-gini aja seperti sekarang atau berubah bersama Prabowo - Sandi," kata dia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia akan sulit tumbuh di angka rata-rata 7 persen. Sebabnya, perekonomian dunia belakangan juga tengah melesu. "Kalau rata-rata tujuh persen itu berat sekali," ujar dia saat menyambangi Kantor Tempo, Jakarta Selatan, Senin, 8 April 2019.

Padahal, Indonesia saat ini tengah mengalami fase bonus demografi. Pada fase tersebut, penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara berada pada jumlah yang besar.

Hal senada dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan global 2019 sebanyak 0,2 persen dari angka dikeluarkan pada Januari lalu.

Dengan pemangkasan tersebut, IMF memperkirakan ekonomi global pada 2019 ini hanya akan mampu tumbuh 3,3 persen. Bahkan, IMF memperingatkan pertumbuhan ekonomi global pada 2019 ini bisa lebih lamban jika dibandingkan dengan hasil proyeksi mereka.

"Kemungkinan revisi proyeksi pertumbuhan akan turun lagi karena risiko tetap condong ke pelemahan," menurut laporan IMF dalam pernyataan mereka seperti dikutip Reuters, Rabu, 10 April 2019.

Peringatan itu didasarkan ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Selain itu, peringatan juga dikeluarkan terkait Brexit dan kondisi ekonomi di Uni Eropa. IMF menyatakan pertumbuhan ekonomi Eropa saat ini sudah melambat dan secara substansial menyumbang banyak pelemahan dalam perkiraan penurunan pertumbuhan global.

Prospek pertumbuhan Eropa kemungkinan semakin suram karena Jerman saat ini dilanda masalah dengan kinerja ekspor, belanja konsumen dan penjualan mobil.

Baca: Maju Pilpres 2019, Sandiaga Uno Jadi Calon Terkaya

Lebih jauh, kata Sandiaga, masyarakat mengharapkan adanya referendum ekonomi karena semakin banyak masyarakat yang ingin perubahan di masa mendatang. Pasangan Prabowo - Sandiaga merupakan penantang presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada Pilpres 17 April 2019.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya