Jokowi Batal Resmikan Jalan Tol Malang-Pandaan Hari Ini

Jumat, 12 April 2019 13:02 WIB

Presiden RI, Joko Widodo menjajal di pintu tol Pandaan saat peresmian pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan, di Jawa Timur, 12 Juni 2015. Jalan Tol sepanjang 13,61 km yang menelan biaya 1,472 triliun tersebut resmi beroperasi. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan tol Malang-Pandaan batal diresmikan hari ini, Jumat, 12 April 2019. Sedianya, jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Surabaya itu akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Diskon Tarif Tol Trans Jawa Diperpanjang Sampai Lebaran

"Batal diresmikan karena hanya perihal jadwal Pak presiden saja yang belum pas," ujar Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Jasa Marga Persero Irra Susiyanti saat dihubungi Tempo pada Jumat, 12 April 2019.

Tanggal peresmian jalan bebas hambatan tersebut selanjutnya akan diatur ulang dengan menyesuaikan jadwal Jokowi. Ihwal batalnya rencana presiden mengukuhkan jalan tol, Irra menampik ada pekerjaan konstruksi yang belum selesai. Menurut dia, kendati jadwal peresmian molor, fungsional jalan tol tetap dapat dimanfaatkan.
Adapun saat mudik nanti, masyarakat sudah dapat menggunakan Jalan Tol Malang-Pandaan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani, mengatakan jalan bebas hambatan itu akan dibuka untuk umum setelah diresmikan pemerintah dalam waktu dekat. “Kalau tidak ada perubahan, besok (hari ini, 12 April 2019) diresmikan dan bisa dilalui saat mudik,” ujar Arryani saat ditemui di kantor National Traffic Management Center Koordinator Lalu Lintas Polri, MT Haryono, Jakarta, Kamis, 11 April 2019.

Arryani mengatakan, jalan tol dapat memangkas drastis waktu perjalanan pemudik dari Malang menuju Surabaya. Jika sebelumnya Malang - Surabaya pada hari kerja membutuhkan waktu 1,5 jam dan saat akhir pekan mencapai 3-4 jam, kini waktu tempuh Malang-Surabaya melalui tol diperkirakan hanya 1 jam

Advertising
Advertising

Adapun jalur yang telah siap dilalui sepanjang 38 kilometer masuk dalam golongan seksi I hingga III pembangunan. Menurut Arryani, pemerintah masih akan menggratiskan tarif jalan tol Pandaan-Malang saat masa mudik nanti. “Pasti masih (gratis) kalau baru diresmikan,” ucap dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya juga mengatakan bahwa pekerjaan proyek Tol Pandaan-Malang telah mencapai tahap finalisasi. Setelah benar-benar rampung dan beroperasi normal, jalan tol bakal memacu arus barang dan jasa dari Malang menuju Surabaya dan sebaliknya.

Setelah seksi 1 hingga 3 jalan tol kelar, pengerjaan seksi selanjutnya, yakni seksi 4 dan 5 sepanjang 8 kilometer, masih ditangguhkan. Pengerjaan proyek ditunda lantaran adanya penemuan material yang diduga merupakan cagar budaya.

Basuki mengatakan, jika hasil pengujian menyatakan jalan tol Pandaan- Malang laik fungsi, maka akan diusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera diresmikan. Dia menyebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan peresmian pada 12 April 2019.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS


Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

5 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

10 jam lalu

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperbaiki ruas Tol Jagorawi mulai hari ini, Ahad, 5 sampai 12 Mei 2024 mendatang

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

12 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

15 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

1 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya