Prabowo Sindir Bandara Kertajati Sepi, Ini Penjelasan Tim Jokowi

Kamis, 11 April 2019 07:15 WIB

Bandara Internasional Kertajati membuka dua rute barunya oleh maskapai Lion Air, yakni Kertajati (KJT) - Halim Perdanakusuma (HLP) dan Kertajati - Yogyakarta (JOG) pada 11 Januari mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin menanggapi kritik mengenai sepinya Bandara Kertajati, Jawa Barat. Menurut juru bicara TKN Jokowi - Ma'ruf, Arif Budimanta, bandara anyar itu akan ramai dalam jangka menengah dan panjang.

Baca: Tanggapi Prabowo, Luhut Yakin Bandara Kertajati Akan Segera Ramai

"Dengan adanya asimetric develoment dengan adanya komitmen membangun desa, mungkin dalam jangka menengah panjang akan datang pasti bandara ini akan ramai," ujar Arif di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Arif mengatakan investasi infrastruktur bukan investasi jangka pendek dalam hitungan satu tahun, melainkan untuk jangka panjang pada kisaran 10, 15, 25 hingga 50 tahun. Di samping itu, Arif mengatakan bandara itu baru diresmikan pada 2018 awal.

Selain itu, Arif berujar pembangunan Bandara Kertajati tidak hanya menyoal Kota Bandung. "Tapi juga lihat wilayah lain di Jawa Barat, ada Majalengka, Kuningan juga Kabupaten Cirebon," kata dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Bandara Kertajati sempat dikritik oleh Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto saat debat capres kedua lalu, Prabowo menyatakan menghargai Jokowi yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun kinerja tim Jokowi dinilainya kurang efisien.

"Infrastruktur dikerjakan grusa-grusu tanpa feasibility study yang benar, sehingga banyak infrastruktur yang tidak efisien, sehingga merugi dan sulit dibayar," ujar Prabowo saat itu. "Infrastruktur jangan hanya jadi monumen, jangan seperti LRT di Palembang maupun Bandara Kertajati."

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan perencanaan pembangunan Bandara Kertajati, Jawa Barat, tidak terlalu bagus dan kurang dilakukan penelitian terkait strategi penempatannya, sehingga menyebabkan bandara yang baru satu tahun beroperasi itu sepi penumpang.

"Boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus, mungkin kurang penelitian, sehingga lokasinya tidak pas. Lain kali, jangan kita (pemerintah) membuat (bandara) lagi hanya karena ingin ada airport ," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, beberapa waktu lalu.

JK menjelaskan masyarakat yang hendak ke Bandung lebih memilih menggunakan jalur darat tanpa harus melalui Kertajati. "Letaknya tanggung, kalau berada 20-30 kilometer dari Bandung masih oke, tapi ini kan hampir 100 kilometer. Jadi, kalau mau ke Bandung lewat Kertajati musti naik mobil lagi sampai 100 kilometer, jadi lebih baik langsung saja ke Bandung," tambahnya.

Lokasi bandara yang tidak strategis itu menyebabkan maskapai penerbangan komersial enggan membuka jalur udara baik dari maupun ke Kertajati. Oleh karena itu, menurut JK, salah satu cara untuk meramaikan Bandara Kertajati adalah dengan mengembangkan kawasan wisata di sekitarnya.

"Airlines tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa yang mau bayar kerugiannya. Kecuali, di sekitar Kertajati itu berkembang, ada usaha di sekitarnya seperti Indramayu, Subang atau sekitarnya," ujarnya.

Baca: Bandara Kertajati Sepi, Ridwan Kamil: Tong Hariwang

Penelitian pembangunan Bandara Kertajati hanya dilakukan sejak 2003 hingga keluar izin penetapan lokasi pada 2005. Namun Pemprov Jawa Barat saat itu tidak memiliki anggaran cukup untuk membangun bandara, sehingga izin penetapan lokasi diperpanjang hingga 2012. Pembangunan bandara sendiri baru dimulai pada 2014 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018.

BISNIS

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

4 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

8 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

8 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

9 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya