Pemandangan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara di atas Bukit Yuvai Semaring. TEMPO | Ninis Chairunnisa
TEMPO.CO, Nunukan - Menjelang hadirnya Pos Lintas Batas Negara di Long Midang, Kecamatan Krayan, Kalimantan Utara, tahun ini, warga Krayan bersiap menyambut calon wisatawan atau pendatang yang akan hadir di daerah itu. Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan pihaknya akan memastikan warganya siap untuk perubahan itu.
"Kami sudah menginstruksikan ke kecamatan agar masyarakat siap dengan keadaan ini. Kalau bukan kita menguasai orang, kita bakal dikuasai," kata Laura saat ditemui di Long Bawan, Krayan, Rabu, 3 April 2019.
PLBN tersebut akan dibangun di Long Midang. Lokasi itu berbatasan langsung dengan wilayah Ba'kelalan, Malaysia. Saat ini, warga yang keluar masuk dipantau oleh aparat TNI yang berjaga di pos pengamanan perbatasan (pamtas).
Menurut Laura, selama ini warga telah memanfaatkan jalur itu namun masih secara tradisional (jalur C). Sebab, setiap warga dari Malaysia yang masuk tidak terdeteksi atau tercatat. Seringkali wisatawan juga terhambat untuk masuk ke Krayan.
Laura mengatakan warga hadirnya PLBN akan membawa kemajuan terhadap kehidupan warga Krayan. Ekonomi masyarakat bisa maju dengan datangnya wisatawan untuk menikmati ekowisata dan budaya Krayan. "Di Krayan itu (yang tinggal) masyarakat adat, jadi kulturnya kelihatan sekali dan sangat menarik," kata dia.
Kecamatan Krayan yang dihuni oleh sekitar 12 ribu jiwa yang didominasi masyarakat adat Dayak Lundayeh. Mereka masih memegang teguh dan menjalankan aturan adat. Misalnya upacara Irau Rayeh Lundayeh atau pesta besar sebagai bentuk rasa syukur.
Wilayah ini pun masih dikelilingi hutan dan perbukitan yang masih perawan. Masyarakat adat di sini sangat menjaga hubungan mereka dengan alam. Wisatawan yang datang bisa menikmati alam dengan menjelajah hutan atau mendaki gunung.
Laura menyebut warga Krayan memiliki kemajuan untuk maju yang tinggi. Namun mereka memang masih terkungkung karena terbiasa hidup secara tradisional. "Karena itu kami minta camat dan perangkat desa untuk terus sosialisasi. Kepala adat juga sudah kami komunikasikan," ujarnya.
Camat Krayan Induk Helmi Pudaaslikar mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Misalnya dengan pemberian pelatihan pengelolaan homestay dan kursus bahasa asing.
Selain itu, kata Helmi, kecamatan sedang berupaya mengajukan sejumlah desa menjadi desa wisata. Masing-masing desa didorong untuk mengembangkan wisatanya, misalnya dengan penyediaan pakaian adat atau keikutsertaan dalam event-event budaya. "Ini sedang diupayakan desa-desa melalui dana desa," ujarnya.
Anggota Komisi Ekowisata Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT) Alex Balang mengatakan masyarakat adat pada dasarnya sangat terbuka. Buktinya, masyarakat adat bisa tetap mempertahankan adat dengan tetap menghargai aturan pemerintah Indonesia dan agama. "Meski baru pertama kali bertemu, masyarakat di sini bisa akrab. Itu harus dipertahankan untuk menyambut tamu," ujarnya.
