Susi Pudjiastuti Jelaskan Alasan Ngotot Larang Jual-Beli Benih Lobster

Kamis, 4 April 2019 18:08 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) memberikan paparan marine education di Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 2 April 2019. Menteri Susi juga berpesan untuk merawat laut dengan cara menangkap ikan yang ramah lingkungan dan tidak membuang sampah plastik di lautan. ANTARA/Budi Candra Setya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan alasannya melarang penangkapan dan jual-beli benih lobster. Larangan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 soal larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia.

BACA: Alasan Kadin Dukung Luhut Revisi Larangan Menjual Benih Lobster

"Kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada lobster yang besar-besar. Jadi mohon stop pengambilan benur, jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia, seperti yang terjadi pada sidat dan sebagainya," ujar Susi melalui video yang ditautkan di akun twitternya @susipudjiastuti, Rabu, 3 April 2019.

Beleid larangan penangkapan dan penjualan lobster itu berlaku untuk lobster dengan berat di bawah 200 gram. Pasalnya, Susi hendak memastikan pasokan lobster tetap ada dan dipanen setelah nilainya sudah tinggi, yakni setelah melewati berat 200 gram tersebut.

BACA: Kenapa Luhut Desak Susi Pudjiastuti Revisi Aturan Benih Lobster?

Advertising
Advertising

Susi mengatakan selama ini belum ada yang bisa melakukan artificial breeding pada lobster. Sehingga, benur lobster itu termasuk ke dalam kategori plasma nutfah. "Di seluruh negara di dunia kebanyakan sudah mengkategorikan pengambilan plasma nutfah sebagai kegiatan subversi, artinya melanggar peraturan negara yang paling keras," ujar dia.

Berita terkait

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

42 menit lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

1 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

2 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

6 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

7 hari lalu

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,

Baca Selengkapnya

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

8 hari lalu

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

8 hari lalu

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.

Baca Selengkapnya

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

8 hari lalu

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

8 hari lalu

Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

Prabowo mengangkat sejumlah tokoh nasional untuk membantu pekerjaannya. Mereka diberi jabatan sebagai Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus

Baca Selengkapnya

Prabowo Bentuk Dewan Ekonomi Nasional, Airlangga: Tidak Membawahi Kemenko Perekonomian

9 hari lalu

Prabowo Bentuk Dewan Ekonomi Nasional, Airlangga: Tidak Membawahi Kemenko Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tidak akan membawahi posisi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Baca Selengkapnya