Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS Cair Sebelum Pertengahan April 2019

Selasa, 2 April 2019 16:09 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) tertawa saat meninjau kegiatan pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Setiabudi 4, Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019. Kegiatan ini untuk melihat langsung kesiapan kantor pajak menjelang akhir batas pelaporan SPT tahunan 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan kenaikan gaji PNS 2019 akan dibayarkan sebelum pertengahan April 2019. Gaji PNS yang sudah disertai dengan kenaikan ini belum bisa dilakukan pada 1 April 2019 meski telah dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak tahun lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji PNS 2019 Cair April

"Maka sekarang yang kami bayarkan masih gaji yang sama, belum naik," kata Sri saat ditemui usai menghadiri acara peresmian penggunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2019.

Sebelumnya, Jokowi telah mengumumkan kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara sebesar sekitar lima persen pada 2019. Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat membacakan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Agustus tahun lalu.

Sesuai Undang-Undang APBN, PNS baru mendapat kenaikan gaji pokoknya setelah Peraturan Pemerintah (PP) terbit. PP yang mengatur hal ini baru terbit menjelang 1 April 2019. Inilah yang menjadi penyebab kenaikan gaji belum bisa dilakukan sejak Januari 2019.

Namun, kata Sri, saat ini Kementerian dan Lembaga mulai menyiapkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pembayaran rapel gaji PNS bulan April ini. Sebagian dari mereka juga sudah menyelesaikan dokumen ini dan menyerahkan pada Kementerian Keuangan.

Sehingga, para PNS akan memperoleh akumulasi kenaikan gaji yang belum dibayarkan dari Januari, Februari, Maret, hingga April. "Sehingga nanti dibayarkan sebelum pertengahan bulan ini," kata Sri Mulyani. Setelah itu, gaji akan dibayarkan dengan nominal yang baru secara rutin pada Mei 2019.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

16 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya