TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekspansi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke luar negeri bisa menekan defisit neraca pembayaran dengan Aljazair. Wijaya Karya dipercaya membangun ribuan rumah di negara tersebut.

Baca: Sri Mulyani: AS dan Cina Melambat, Banjir Capital Inflow ke RI

"Kami berharap ini merupakan, salah satu bentuk misi untuk mengekspor jasa kontruksi ke negara-negara yang dianggap non-tradisional," kata Sri Mulyani saat acara penandatanganan kredit di Kantor LPEI, Prosperity Tower, SCBD (Sudirman Central Business District), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2019.

Hari ini Wijaya Karya resmi memperoleh dana pembiayaan berupa Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia alias Indonesia Eximbank. Pembiayaan ini diberikan melalui skema National Interest Account (NIA). Dana itu untuk pembangunan proyek rumah bersubsidi di negara Aljazair, Afrika yang digarap oleh Wijaya Karya.

Sri Mulyani menilai penting kegiatan ekspor jasa ini karena Indonesia masih mencatatkan neraca pembayaran maupun perdagangan yang negatif dengan Aljazair. Sebabnya Aljazair adalah negara pengekspor minyak dan gas yang cukup penting di dunia, sedangkan Indonesia adalah negara pengimpor. "Sehingga dengan adanya kegiatan ekspor jasa ini akan bisa mengurangi defisit transaksi perdagangan Indonesia dengan Aljazair," ujar Sri Mulyani.

Saat ini, Wijaya Karya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Aljazair untuk membangun 1.700 unit rumah bersubsidi di Baraki dan El-Harrach, di daerah Algier. Lalu ada juga 2.250 unit di Ain Defla dan Khemis Miliana, di wilayah Blida. Dua proyek inilah yang dibiayai dengan kredit senilai Rp 187,7 miliar.

Menurut Sri Mulyani, ekspor jasa yang dilakukan lewat Wijaya Karya ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan NIA. Ini merupakan suatu misi untuk melakukan peningkatan kapasitas dari perekonomian dan industri Indonesia untuk bisa menembus pasar internasional. Misi ini dilakukan melalui dukungan penuh dari LPEI, baik dari sektor manufaktur, maupun sektor jasa.

Direktur Eksekutif LPEI Shintya Rusli menyampaikan bahwa pemberian kredit ini merupakan sebuah fasilitas yang disediakan pemerintah melalui Kemenkeu, yang disebut fasilitas penugasan khusus ekspor. "Jadi dengan fasilitas ini, kami berusaha menjadi trigger untuk mengembangkan pasar di afrika yang merupakan pasar non-tradisional," ujarnya.