Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani soal Keluhan Birokrasi di KPBU: Nanti Aku Dengar

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengecek pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di beberapa kementerian teknis. Rencana ini disampaikan merespons adanya keluhan dari pihak swasta ihwal keberpihakan pemerintah dan proses birokrasi di KPBU yang berbelit-belit.

Baca: Sri Mulyani: AS dan Cina Melambat, Banjir Capital Inflow ke RI

"Nanti aku dengar apa yang menjadi keluhan, soal jangka waktunya (proses berbelit-belit)," kata Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2019.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah sebenarnya sudah mulai mempercepat proses kerja sama investasi dengan swasta di KPBU ini. Salah satunya yaitu dengan memberikan fasilitas penjaminan, baik oleh BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. "Tapi kalau dari kementerian terkait, itu masalah yang di dalamnya, apakah mereka memang siap untuk lakukan KPBU, kami akan bantu secara penuh," ujarnya.

Dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), KPBU merupakan kerja sama pemerintah dan swasta  dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dua dari sekian banyak alasan disediakan KPBU adalah pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, kedua yaitu pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan.

Pada praktiknya, sejumlah pelaku usaha kompak mengeluhkan skema ini. Salah satu keluhan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa. Menurut dia, banyak proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa digarap swasta melalui skema KPBU karena bernilai komersil, namun pada kenyataannya malah diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi swasta jangan diberikan tulangnya aja, tapi lemaknya juga," kata Erwin dalam diskusi mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019.

Selain itu, Erwin juga mengeluhkan adanya beberapa kementerian yang belum memiliki satu badan pengelola KPBU yang tersentralisasi. Kementerian Perhubungan adalah salah satunya. Sebab, proyek-proyek di Kemenhub ini tersebar di masing-masing Direktorat Jenderal.

Chief Executive Officer (CEO) PT Nusantara Infrastructure Tbk, Muhammad Ramdani Basri, juga menyampaikan keluhan yang sama. Perusahaan ini bergerak di beberapa sektor bisnis, salah satunya adalah proyek jalan tol. Menurut dia, pemerintah saat ini memang mendorong keterlibatan swasta melalui skema KPBU. Tapi pada beberapa kasus, ternyata swasta yang terlibat ternyata hanya itu-itu saja.

Ramdani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kemampuan terbatas dan tidak akan sanggup membiayai seluruh proyek infrastruktur yang ada. Ia juga menilai swasta harus diberikan porsi yang sama dengan BUMN, seperti dalam hal pembelian avtur oleh pesawat. “Sekarang semua beli ke Pertamina, mungkin kalau diberi juga ke yang lain, harga tiket bisa lebih murah,” ujarnya di acara yang sama.

Keluhan terakhir disampaikan oleh Direktur Bisnis dan Pengembangan, PT Mina Transindo Totabuan, Radinal Efendy. Perusahaan ini merupakan salah satu pemrakarsa dari proyek Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad di Kota Tangerang, Banten. Proyek TOD Poris Plawad ini dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

Menurut Ramdani, alur proses di KPDU terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu tunggu yang panjang. Proyek TOD Poris Plawad, kata dia, sudah berlangsung selama hampir 1 tahun 8 bulan. Namun, progress-nya baru mencapai tahap Final Business Case (FBC) di level persiapan. Artinya, proses yang dilalui hingga Financial Close masih cukup panjang. “Dengan alur begini, investor mungkin akan mikir berkali-kali,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono ikut hadir dan mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak ini. Ia mengakui bahwa kementeriannya masih belajar soal penerapan skema KPBU ini karena baru memulainya. “Tentu kami akan mendalami sebagai masukan, kami sangat menghargainya,” kata Djoko.

Baca: Jokowi Ingin Pajak Korporasi Turun, Sri Mulyani: Sudah Disiapkan

Walau demikian, skema KPBU di Kemenhub bukannya tidak berjalan. Djoko mencontohkan proyek kereta api Makassar ke Pare-pare di Sulawesi Selatan yang hampir selesai. Dari catatan Kemenhub, proyek ini sudah memasuki tahap PPP Agreement Signing. Artinya, selangkah lagi bagi proyek ini untuk mencapai tahap Financial Close sebelum akhirnya masuk ke tahap konstruksi.

Simak berita terkait Sri Mulyani lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Peluang Ribuan Posisi Lowongan Kerja, Ini Jurusan dan Posisi Diburu di Rekrutmen Bersama BUMN 2024

11 jam lalu

Ilustrasi Mencari Lowongan Kerja. Tempo/Tony Hartawan
Peluang Ribuan Posisi Lowongan Kerja, Ini Jurusan dan Posisi Diburu di Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Temukan posisi paling dibutuhkan dalam lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN 2024, dari pemasaran hingga teknologi informasi.


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

13 jam lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Kemenhub Ungkap Persiapan dan Jumlah Armada Transportasi Mudik Tahun Ini

17 jam lalu

Jalan Pantura Kudus-Demak, Jawa Tengah yang rusak akibat banjir mulai diperbaiki untuk persiapan arus mudik lebaran 2024 pada Kamis 28 Maret 2024. Perbaikan dan pengaspalan dilaksanakan dari jembatan batas antar kabupaten sampai depan Pasar Karanganyar, tepatnya di kilometer 44+500 B - 45+900 B arah Kudus-Demak. Tempo/Budi Purwanto
Kemenhub Ungkap Persiapan dan Jumlah Armada Transportasi Mudik Tahun Ini

Kemenhub sebut pekerjaan proyek di sekitar ruas jalan yang dimanfaatkan sebagai jalur mudik akan dihentikan mulai 31 Maret hingga 21 April 2024.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

1 hari lalu

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan rencana lanjutan pengembangan investasi Rempang Eco-city di Hotel Swissbel Batam, Senin 18 Desember 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

Puluhan pimpinan perusahaan asal Tiongkok berkunjung ke kantor BP Batam untuk penjajakan investasi di Batam.


LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

1 hari lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

Aksi korporasi BUMN dan LinkAja untuk memperkuat ekosistem dan strategi bisnis, termasuk potensi kolaborasi di dalam ekosistem BUMN.


Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

1 hari lalu

Grant Thornton Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Organisasi global itu mengungkap lima provinsi yang menjanjikan bagi investor, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Riau. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

Grant Thornton Indonesia menyebut lima provinsi unggulan yang memiliki potensi menjanjikan untuk investasi.