Sri Mulyani soal Keluhan Birokrasi di KPBU: Nanti Aku Dengar

Reporter

Editor

Rabu, 27 Maret 2019 12:32 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengecek pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di beberapa kementerian teknis. Rencana ini disampaikan merespons adanya keluhan dari pihak swasta ihwal keberpihakan pemerintah dan proses birokrasi di KPBU yang berbelit-belit.

Baca: Sri Mulyani: AS dan Cina Melambat, Banjir Capital Inflow ke RI

"Nanti aku dengar apa yang menjadi keluhan, soal jangka waktunya (proses berbelit-belit)," kata Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2019.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah sebenarnya sudah mulai mempercepat proses kerja sama investasi dengan swasta di KPBU ini. Salah satunya yaitu dengan memberikan fasilitas penjaminan, baik oleh BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. "Tapi kalau dari kementerian terkait, itu masalah yang di dalamnya, apakah mereka memang siap untuk lakukan KPBU, kami akan bantu secara penuh," ujarnya.

Dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), KPBU merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dua dari sekian banyak alasan disediakan KPBU adalah pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, kedua yaitu pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan.

Pada praktiknya, sejumlah pelaku usaha kompak mengeluhkan skema ini. Salah satu keluhan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa. Menurut dia, banyak proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa digarap swasta melalui skema KPBU karena bernilai komersil, namun pada kenyataannya malah diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi swasta jangan diberikan tulangnya aja, tapi lemaknya juga," kata Erwin dalam diskusi mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019.

Selain itu, Erwin juga mengeluhkan adanya beberapa kementerian yang belum memiliki satu badan pengelola KPBU yang tersentralisasi. Kementerian Perhubungan adalah salah satunya. Sebab, proyek-proyek di Kemenhub ini tersebar di masing-masing Direktorat Jenderal.

Chief Executive Officer (CEO) PT Nusantara Infrastructure Tbk, Muhammad Ramdani Basri, juga menyampaikan keluhan yang sama. Perusahaan ini bergerak di beberapa sektor bisnis, salah satunya adalah proyek jalan tol. Menurut dia, pemerintah saat ini memang mendorong keterlibatan swasta melalui skema KPBU. Tapi pada beberapa kasus, ternyata swasta yang terlibat ternyata hanya itu-itu saja.

Ramdani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kemampuan terbatas dan tidak akan sanggup membiayai seluruh proyek infrastruktur yang ada. Ia juga menilai swasta harus diberikan porsi yang sama dengan BUMN, seperti dalam hal pembelian avtur oleh pesawat. “Sekarang semua beli ke Pertamina, mungkin kalau diberi juga ke yang lain, harga tiket bisa lebih murah,” ujarnya di acara yang sama.

Keluhan terakhir disampaikan oleh Direktur Bisnis dan Pengembangan, PT Mina Transindo Totabuan, Radinal Efendy. Perusahaan ini merupakan salah satu pemrakarsa dari proyek Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad di Kota Tangerang, Banten. Proyek TOD Poris Plawad ini dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

Menurut Ramdani, alur proses di KPDU terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu tunggu yang panjang. Proyek TOD Poris Plawad, kata dia, sudah berlangsung selama hampir 1 tahun 8 bulan. Namun, progress-nya baru mencapai tahap Final Business Case (FBC) di level persiapan. Artinya, proses yang dilalui hingga Financial Close masih cukup panjang. “Dengan alur begini, investor mungkin akan mikir berkali-kali,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono ikut hadir dan mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak ini. Ia mengakui bahwa kementeriannya masih belajar soal penerapan skema KPBU ini karena baru memulainya. “Tentu kami akan mendalami sebagai masukan, kami sangat menghargainya,” kata Djoko.

Baca: Jokowi Ingin Pajak Korporasi Turun, Sri Mulyani: Sudah Disiapkan

Walau demikian, skema KPBU di Kemenhub bukannya tidak berjalan. Djoko mencontohkan proyek kereta api Makassar ke Pare-pare di Sulawesi Selatan yang hampir selesai. Dari catatan Kemenhub, proyek ini sudah memasuki tahap PPP Agreement Signing. Artinya, selangkah lagi bagi proyek ini untuk mencapai tahap Financial Close sebelum akhirnya masuk ke tahap konstruksi.

Simak berita terkait Sri Mulyani lainnya di Tempo.co.