TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa, menyindir pola pengerjaan dan pengelolaan proyek infrastruktur oleh pemerintahan saat ini. Menurut dia, banyak proyek Infrastruktur yang sebenarnya bisa digarap oleh swasta karena bernilai komersil, namun pada kenyataannya malah lebih diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

BACA: IA-CEPA Diteken, Kadin: Indonesia Perlu Reformasi Ekonomi

"Jadi swasta jangan diberikan tulangnya aja, tapi lemaknya juga," kata Erwin dalam diskusi mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019.

Saat ini, kesenjangan pembangunan infrastruktur Indonesia diketahui cukup besar dan menjadi penyebab sulitnya stok infrastruktur di Tanah Air mencapai kisaran 70 persen. Kebutuhan dana pembangunan pembangunan yang mencapai Rp 5.000 triliun tidak mungkin mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN semua.

“Karena itu pembiayaan dan partisipasi dari pihak swasta perlu didorong, idealnya perlu mencapai 50 persen dari total pembiayaan,” ujar Ekonom Center for Strategic and International Studies, Fajar B. Hirawan, Kamis 14 Maret 2019 dikutip dari laman Bisnis.com.

BACA: Sri Mulyani Respons soal Keluhan Produktivitas Tenaga Kerja Minim

Erwin melanjutkan, bahwa salah satu yang membuat swasta tertarik untuk masuk pada suatu proyek infrastruktur adalah visibilitas atau kemampuan proyek itu mendatangkan keuntungan. Sebab, pihak swasta juga memiliki tanggung jawab pada perbankan yang memberikan kredit dan pemegang saham.

Nah, kebanyakan dari proyek-proyek tersebut berada di lokasi dengan jumlah penduduk yang besar, seperti Pulau Jawa. Sehingga, swasta sebenarnya bisa membangun dan mengelola proyek di lokasi ini. Sementara, BUMN bisa ditugaskan untuk menggarap proyek di lokasi lain yang bernilai kurang secara komersil.

Untuk menampung peran swasta, pemerintah telah memiliki terobosan bernama KPBU. Tapi menurut Erwin, masih banyak masalah di lapangan. Dari catatan Kadin, beberapa proyek KPBU di Kementerian Perhubungan yang mengalami kendala, yaitu Transit Oriented Development atau TOD Poris Plawad di Tangerang, Banten, dan TOD Jatijajar di Depok, Jawa Barat.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono hadir dalam diskusi ini. Menurut dia, pihaknya sangat memprioritaskan swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur, terutama di Jabodetabek. Kawasan ini, kata dia, membutuhkan dana investasi sekitar Rp 400 triliun untuk 5 tahun ke depan dan diharapkan 70 persennya bisa berasal dari swasta. "Nah swasta silakan, itu sudah daging dan tetelan-nya sekalian," ujar Bambang.

Baca berita tentang Kadin lainnya di Tempo.co.