Dirut BEI Sebut Pemilu 2019 Tak Pengaruhi Pergerakan Saham

Reporter

Antara

Rabu, 20 Maret 2019 17:31 WIB

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara (kiri), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi (kanan), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (ketiga kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen saat pembukan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI Inarno Djajadi meyakini pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 tak banyak mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal.

BACA: Sri Mulyani : Pemilu Tak Halangi Indonesia Perkuat Sektor Ekonomi

"Dalam waktu dekat, kita ada pilpres. Pasti kita mereka-reka indeksnya bagaimana. Saya hanya ingin katakan, untuk tiga pemilu sebelumnya, korelasinya tidak terlalu terlihat. Jadi, harapannya untuk tahun ini korelasinya juga tidak terlalu banyak terhadap indeks kita," ujar Inarno saat diskusi dengan media di Gedung BEI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, gelaran pemilu memang akan berdampak terhadap bursa saham domestik, namun tidak akan berpengaruh secara signifikan. Selain pemilu, saat ini pihaknya masih menunggu laporan kinerja keuangan emiten sepanjang tahun lalu.

BACA: Dubes AS Donovan Berharap Pemilu Indonesia Damai dan Adil

"Tantangan pada 2019, dari domestik, sekarang kita masih tunggu laporan kinerja keuangan emiten. Kita masih tunggu kira-kira pada 2018, kinerja keuangannya, apakah bagus atau tidak. Kalau kita lihat sih mudah-mudahan kinerjanya masih cukup baik," katanya.

Tantangan berikutnya, lanjut Inarno, produk-produk investasi di pasar modal saat ini masih relatif kurang. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya untuk memperbanyak produk-produk investasi.

"Produk-produk di pasar modal masih kurang. Kita akan tingkatkan atau perbanyak produk-produknya," ujarnya.

Inarno menambahkan, respon kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) terhadap kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) juga akan memengaruhi pasar saham.

"Terkait The Fed, kita sedang tunggu-tunggu apakah mereka akan tetap suku bunganya. Tapi, itu merupakan tantangan kita, kebijakan monter kita suku bunganya apakah tetap atau naik," katanya.

Selain itu, tantangan lainnya yang patut dicermati yaitu neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang masih defisit hingga saat ini serta kapasitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.

Dari sisi eksternal, Inarno menyebutkan sejumlah sentimen yang akan memengaruhi bursa saham Tanah Air antara lain kebijakan moneter The Fed dan bank sentral dunia lainnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta proyeksi perlambatan ekonomi global.

"Volatilitas harga minyak dan juga Brexit yang juga belum kunjung selesai. Ini tantangan eksternal yang berpengaruh ke domestik kita," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca berita tentang Pemilu lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

11 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

14 jam lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

IHSG turun cukup drastis dan menutup sesi pertama hari Ini di level 7,116,5 atau -1.62 persen dibandingkan perdagangan kemarin.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

14 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

2 hari lalu

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

3 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham Bank BRI Paling Aktif Diperdagangkan

3 hari lalu

IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham Bank BRI Paling Aktif Diperdagangkan

IHSG menguat 0,86 persen ke level 7.097,2 dalam sesi pertama perdagangan Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

6 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

6 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya