TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Penerbangan menjalin kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan untuk mempercepat berbagai proyek prioritas nasional. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin.

Baca: Ini Alasan Jokowi Batasi Usulan Proyek Strategis

Susiwijono mengatakan nota kesepahaman yang dirintis sejak Januari 2019 ini, akan berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan nota kesepahaman akan dituangkan kembali dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. "Kami mengapresiasi adanya nota kesepahaman ini karena kebijakan yang tepat membutuhkan data yang valid dan akurat,” ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Maret 2019.

Kerja sama dengan Lapan ini, kata Susiwijono, untuk mendukung percepatan program prioritas nasional seperti Percepatan Kebijakan Satu Peta, Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Online Single Submission atau OSS.

Susiwijono menilai, program-program tersebut dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kesehjateraan masyarakat," ujar dia.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo, menyatakan untuk mendukung kebijakan dan program prioritas nasional, dibutuhkan penyediaan data spasial yang akurat, salah satunya adalah data penginderaan jauh. Misalnya, pemanfaatan data penginderaan jauh pada Kebijakan Satu Peta untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah.

"Contoh lainnya adalah dalam pelaksanaan moratorium sawit untuk penertiban izin perkebunan kelapa sawit," kata Wahyu.

Simak: Jokowi Resmikan Proyek-Proyek Strategis Nasional di Aceh

Wahyu mengatakan tiap tahun kerja sama ini akan dilakukan evaluasi, baik untuk perubahan maupun penajaman. Menurit dia, data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru diperlukan untuk merancang pembangunan berkelanjutan.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menyoroti efisiensi yang dapat dicapai dengan adanya kebijakan satu pintu dalam memanfaatkan layanan citra satelit dari Lapan untuk digunakan seluruh Kementerian. Menurut dia, dengan memanfaatkan layanan dari Lapan, proyek prioritas nasional Indonesia bisa menghemat triliunan anggaran negara.