TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengatakan pemerintah dan BI menyepakati enam langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019. Hal itu merupakan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia yang mengangkat tema Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata.

Baca juga: Pariwisata Ditargetkan Sumbang Devisa USD 17,6 M

"Keenam langkah strategi kebijakan prioritas bersama untuk mencapai target devisa pariwisata 2019, salah satunya mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur," kata Perry di kantornya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.

Dia mengatakan salah satu infrastruktur yang akan dipercepat penyelesaiannya, yaitu New Yogyakarta International Airport atau NYIA dan akses pendukungnya. Juga runway tiga Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata.

Menurut dia, percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Kedua, kata Perry, akan dilakukan upaya mendorong pengembangan atraksi wisata. Dorongan itu, dengan pengembangan pariwisata di daerah perbatasan atau cross-border tourism melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik.

Selanjutnya, pengembangan atraksi wisata ke arah quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung atau carrying capacity di daerah destinasi wisata.

Jurus ketiga, kata Perry, dengan meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata, yaitu melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur. Juga penyelenggaraan program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata.

Juga, kata dia, memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata.

Keempat, kata dia, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal atau length of stay wisatawan mancanegara. Cara meningkatkan lama tinggal, kata Perry, dengan promosi digital, pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.

"Kelima mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi," kata Perry.

Salah satu cara mewujudkan upaya kelima, kata dia dengan penerbitan publikasi standarisasi kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata. juga penerbitan petunjuk teknis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan. Penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata.

Juga, kata Perry, mewujudkan upaya kelima dengan peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan. Dan, kata dia pengkinian data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara.

Jurus keenam, menurut Perry, menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah).

Menurut Perry, pemerintah dan BI sepakat menargetkan penerimaan devisa pariwisata mencapai US$ 17,6 juta pada tahun ini. Nilai itu bisa dicapai dengan jumlah 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.