TEMPO.CO, Jakarta - Pemberian tunjangan pengangguran dalam bentuk Kartu Prakerja yang dijanjikan calon presiden inkumben Joko Widodo dinilai tidak banyak berguna. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai program pemberian tunjangan bagi pengangguran, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan itu tidak efektif.

BACA: JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif

"Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal," ujar Bhima dalam pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

Saat ini, Bhima melihat lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif. Jadi, Bhima menilai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan suplai tenaga kerja berlebih adalah dengan membuka lapangan kerja baru dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan, kata Bhima, adalah adanya ketidakcocokan anyara kebutuhan industri dengan lulusan SMK. Solusinya, menurut dia, adalah dengan mengubah kurikulum dan bekerja sama dengan industri. "Yang membiayai upah selama magang adalah pengusaha, bukan dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata dia.

Soal tunjangan pengangguran, Bhima berpatokan kepada salah satu negara maju, yaitu Finlandia. Negara di utara Eropa itu bisa memberi tunjangan kepada penganggur dengan ditopang kemampuan fiskal yang kuat. Rata-rata negara yang memiliki program tersebut memiliki rasio pajak di atas 25 persen. "Kalau Indonesia dipaksakan tetapi rasio pajak cuma 11,5 persen, imbasnya defisit anggaran melebar dan ujungnya dibiayai dari utang baru, ini tak bagus bagi APBN kita."

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bakal meluncurkan Kartu Pra-kerja. Hal tersebut disampaikan kala berorasi di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Februari lalu. Capres nomor urut 01 itu akan merilis kartu itu bersama dua kartu lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu fasilitas bagi pemegang kartu prakerja adalah tunjangan bagi mereka selama masa menganggur.

Jokowi berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Ia menargetkan 2 juta orang mengikuti pelatihan vokasi sehingga SDM Indonesia bersaing di luar negeri.

Senada dengan Bhima, ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menyebut pemerintah mesti mengkaji kembali rencana program tunjangan pengangguran dan Kartu Prakerja tersebut. Salah satunya soal kemampuan APBN dan dampak terhadap perekonomian. "Saya sendiri belum bisa mengukur dampaknya, karena ini kebijakan yang sangat impromtu. Saya melihat ini tiba-tiba saja muncul," ujar dia.