TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan dana untuk program pembiayaan ultra mikro (UMi). Dana Program Pembiayaan UMi berasal dari APBN yang dimulai tahun 2017. Total anggaran yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kemenkeu sebesar Rp7 triliun.

Simak: Kementerian Keuangan: Gaji Guru Honorer Telat Jadi Urusan Daerah

"Program ultra mikro merupakan program pelengkap dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada seluruh usaha yang ultra mikro, artinya yang meminjam di bawah Rp10 juta," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyampaikan laporan dalam dialog Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pedagang dan penerima pembiayaan UMi di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Jumat.

Dia menyebutkan tingkat bunga pembiayaan UMi sama dengan KUR sehingga cukup ringan dibandingkan dengan mungkin sumber pembiayaan lain selama ini.

Tahun 2017, lanjutnya, dimulai dengan Rp1,5 triliun, kemudian ditambah Rp2,5 triliun, dan ditambah lagi Rp3 triliun. Saat ini dari Rp7 triliun yang sudah dikumpulkan oleh PIP disalurkan melalui berbagai lembaga yang memang memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana ultra mikro yaitu PT Pegadaian, PT PNM, dan Bahana Arta Ventura.

"Kami menggunakan lebih dari 6.000 cabang di seluruh Indonesia. Dari pegadaian ada 4.500 lebih cabang, PNM seribu cabang, BAV 26 cabang," katanya.

Kemenkeu juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain yaitu koperasi seperti Komindag, Bina Arta Ventura, MBK Ventura, di Jawa Timur ada Koperasi Sidogiri, Koperasi Nusa Umat Sejahtera, dan lainnya.

"Semuanya adalah dalam rangka untuk bisa menjangkau pengusaha ultra mikro yang kecil ini namun tetap memiliki kemampuan untuk memonitor dan membimbingnya," katanya.

Ia menyebutkan Program Pembiayaan UMi tidak hanya memberikan kredit tapi juga melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas usaha penerima kredit.

Menurut Menkeu, Provinsi Gorontalo ada 273 debitur, termasuk provinsi yang masih baru sekali mendapatkan UMi. Khusus di Kabupaten Gorontalo ada 198 debitur, dengan jumlah pinjaman Rp1,38 miliar, Kabupaten Bone Bolango, sebesar Rp190 juta dengan 27 debitur, Kabupaten Boalemo dengan 24 debitur ssbesar Rp150 juta. Untuk kabupaten yang lain yaitu Gorontalo Utara dan Pohuwato baru disalurkan Rp82 juta.

Mengenai realisasi penyaluran yang baru Rp2 triliun, Menkeu mengatakan kapasitas dalam penyaluran akan dievaluasi sehingga bisa lebih banyak lagi.

"Kami berharap para pedagang di pasar ini akan mendapatkan manfaat dari dana yang sudah disalurkan dan hari ini termasuk yang akan diakadkan dari sisi kreditnya," katanya.

Kementerian Keuangan juga berusaha melakukan inovasi dengan menggandeng fintech dan para "merchant" dari "marketplace" termasuk Bukalapak, untuk bekerja sama.