TEMPO.CO, Jakarta - Rencana calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi yang akan meluncurkan kartu pra kerja bagi masyarakat di era masa pemerintahan periode kedua dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini menjadi terobosan bagi para generasi milenial yang baru saja lulus dan mencari kerja.

Baca: Sindir Pemilik Lahan Luas, Jokowi: Kalau Mau Dibalikkin Saya Tunggu

Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf mengatakan bahwa problem yang dihadapi para angkatan kerja baru saat ini adalah adanya ketidaksesuain antara skill yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri.

“Dengan adanya kartu pra kerja ini di match-kan antara kebutuhan industri dan skill yang diperoleh saat menempuh pendidikan,” kata Syarkawi, dalam siaran pers dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Selasa, 26 Februari 2019.

Diakui bahwa pendidikan yang ada sebelumnya belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan.

Lebih lanjut mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 itu mengatakan bahwa kartu pra kerja itu menjadi solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi pasar tenaga kerja.

Dengan kartu pra kerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki skill yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital. “Jadi kartu pra kerja ini solusi bagi para milenial kita,” ujar pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu.

Dengan adanya kartu pra kerja diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat.

Syarkawi mengatakan bahwa kartu pra kerja Jokowi ini juga merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia guna bersiap memasuki era bonus demografi.

Pembangunan infrastruktur yang telah secara masif dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berkesinambungan.

“Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia maksimal dengan tersedianya SDM yang berkualitas,” katanya.

BISNIS