TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan badan usaha jalan tol (BUJT) menilai rencana Pemerintah Malaysia membebaskan sebagian tarif tol memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Namun, pembebasan tarif jalan tol sebelum masa konsesi berakhir akan tergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.

Baca: Soal Kritik BPN Prabowo, Jusuf Kalla: Wajar Tarif Tol Baru Mahal

Sekretaris Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Krist Ade Sudiyono mengatakan langkah Malaysia membebaskan tarif tol di empat ruas bisa menjadi perbandingan yang memadai. Dia menambahkan, pembebasan tarif membuat biaya transportasi turun sehingga menjadi stimulus untuk menarik investor di kawasan industri.

"Ini benchmark yang cukup bagus dan ini sangat tergantung kemampuan pemerintah untuk mengkompensasi investasi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak dalam industri jalan tol," jelasnya di sela-sela Tur Inspirasi Trans Jawa di Semarang, Senin 25 Februari 2019.

Krist mengatakan, di Indonesia pembebasan tarif tol biasanya dilakukan setelah masa konsesi berakhir. Salah satu jalan tol yang sudah tidak dikenakan tarif dan statusnya diubah menjadi bukan tol adalah Jembatan Suramadu. Pembebasan tarif Jembatan Suramadu dilakukan pada Oktober 2018 lalu.

Sebagaimana diketahui, Malaysia di bawah pemerintahan yang baru berjalan sembilan bulan mengumumkan rencana pengambilalihan empat ruas tol secara bertahap. Dilansir dari Straits Times dan Utusan, pengambilalihan empat ruas itu akan mengurangi biaya tol hingga menghapuskan tarif jalan tol.

Empat ruas yang konsesinya akan diambil alih yaitu Lebuhraya Damansara Puchong, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat, Lebuhraya Shah Alam dan terowongan SMART di pusat kota Kuala Lumpur.

Pengambilalihan konsesi tidak membuat tarif tol sepenuhnya menjadi gratis. Pengguna kendaraan harus membayar tarif yang disebut biaya kemacetan yang setara dengan biaya tol selama enam jam puncak dalam sehari. Pembebasan tarif rencananya diberlakukan pada pukul 23.00 hingga 05.00. Adapun di jam sibuk lainnya, pengguna mendapat potongan tarif 30 persen.