TEMPO.CO, Cilacap - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan membagi-bagikan kepada rakyat jika ada lahan yang diserahkan kembali kepada negara oleh pemegang konsesi yang hak guna usahanya habis.

Baca juga: Sindir Pemilik Lahan Luas, Jokowi: Kalau Dibalikin, Saya Tunggu

"Ada yang menyampaikan kalau tanahnya diperlukan negara akan diberikan. Ya saya dengan senang hati akan saya terima kalau memang mau diberikan, hingga saya bagi membagi-bagikan kepada rakyat. Nih, nih, nih begitu," kata Presiden Jokowi setelah acara Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin, 25 Februari 2019.

Pada saat debat capres kedua 17 Februari 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku siap mengembalikan ratusan ribu hektare tanah yang dikuasainya di sejumlah lokasi di Indonesia. Pasalnya, dia berujar tanah itu memang milik negara. Adapun ia hanya memiliki hak guna usaha.

Adapun dalam pidato pada Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Februari 2019, Jokowi menunggu kalau ada yang ingin mengembalikan konsensinya kepada negara.

Dia bahkan menagih janji para pemegang izin lahan untuk mengembalikannya kepada negara.

"Kan kita ini sudah kasih tahu sampai saat ini tanah yang diberikan, konsesi yang diberikan kepada rakyat telah mencapai 2,6 juta ini akan kita teruskan, terus konsesi untuk adat, masyarakat, ulayat, untuk masyarakat, petani, nelayan akan kita berikan," katanya.

Ia mencontohkan saat ini sudah ada petani, nelayan, yang mendapatkan hak pengelolaan lahan satu sampai dua hektare. Bahkan untuk ulayat ada yang mencapai 400 hektare, 800 hektare, sampai 1.600 hektare.

Ia menegaskan tidak akan memaksa kepada pemegang konsesi lahan untuk menyerahkan segera lahan yang dikelolanya. "Bukan memaksa karena kita juga tahu kepastian hukum harus ada," katanya.

Menurut dia, setiap hak yang diberikan kepada investor atau pengusaha termasuk kepada rakyat harus diserta kepastian hukum yang jelas.

"Sehingga kalau sudah diberikan HGU ya itu hak guna usaha kalau diberikan HGB ya itu hak guna bangunan yang ada jangka waktunya. Jangan dilarikan ke mana-mana," kata Jokowi.

ANTARA