JK: Tiket Pesawat Dipaksa Terus Murah, Maskapai Bisa Bangkrut

Jumat, 22 Februari 2019 11:58 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Minggu 17 Februari 2019. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/nz

TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memperkirakan maskapai penerbangan bisa gulung tikar jika mempertahankan tiket pesawat murah karena tidak bisa menutup biaya operasional penerbangan. Oleh sebab itu, JK menyebutkan perlunya ada keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keuntungan maskapai.

Baca: Pertamina Turunkan Harga Avtur, Spontan Berefek ke Tiket Pesawat?

"Artinya tidak memberatkan masyarakat tetapi juga bisa menghidupi maskapai," kata JK ketika menjawab pertanyaan sejumlah gubernur yang mengikuti Rapat Kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 21 Februari 2019.

JK mengatakan penerbangan murah atau Low Cost Carrier (LCC) sebelumnya terbukti lebih banyak membuat maskapai bangkrut dari pada tumbuh, sebut saja Mandala, Batavia Air, Adam Air, dan masih banyak lainnya. Beberapa maskapai lain sekarang juga telah bergabung dan berada dalam dua grup saja yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air Group.

Menurut JK, jika maskapai penerbangan dipaksa terus untuk menjual tiket pesawat murah, hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, dua maskapai yang tersisa bakal bangkrut. Kedua, maskapai yang melayani penerbangan di Indonesia tidak akan ada lagi. Kedua kemungkinan itu hanya akan memicu lebih tingginya harga tiket daripada yang berlaku saat ini.

Advertising
Advertising

Pemerintah selama ini, kata JK, telah berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara daya beli masyarakat dengan keuntungan maskapai. PT Garuda Indonesia Tbk. misalnya, bahkan telah menurunkan tarif hingga 20 persen. Namun, belum maksimal menurunkan tarif hingga "normal" seperti sedia kala.

Persoalan tingginya harga tiket sebelumnya menjadi keluhan masyarakat secara nasional yang direpresentasikan oleh sebagian gubernur pada Rakernas APPSI 2019. Sektor pariwisata disebut menjadi yang paling keras menerima imbas dari kebijakan tiket mahal itu.

Kementerian Perhubungan memastikan tarif yang ditetapkan oleh maskapai itu masih dalam batas atas sesuai aturan yang ada. Rakernas APPSI di Padang 20 - 22 Februari 2019 dihadiri oleh gubernur se-Indonesia atau yang mewakili.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan bakal memantau maskapai penerbangan agar turut mengikuti keputusan Garuda Indonesia untuk menurunkan harga tiket pesawat itu. "Untuk maskapai lain insyallah juga akan turun," ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor LKPP, Jakarta Selatan, Jumat 15 Februari 2019.

Budi Karya menyebutkan jika tidak ikut menurunkan harga tiket pesawat maka maskapai sendiri yang akan rugi. "Kalau tarif tidak diturunkan enggak laku," ujarnya. Ia juga mengutarakan telah mengecek harga tiket pesawat di sejumlah aplikasi layanan penjualan tiket pesawat dan harganya masih mahal termasuk tiket pesawat Garuda Indonesia.

Baca: Saham Garuda Indonesia Jeblok Usai Umumkan Penurunan Tarif

Lebih jauh Budi Karya mengatakan akan menghubungi pihak Garuda agar segera menindaklanjuti tiket pesawat yang masih mahal tersebut. "Garuda harus cepat dan konsisten," ujarnya.

ANTARA | TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Posisi Kursi Pesawat Terbaik Agar Bisa Tidur Selama Penerbangan Jarak Jauh

3 jam lalu

Posisi Kursi Pesawat Terbaik Agar Bisa Tidur Selama Penerbangan Jarak Jauh

Pakar tidur membagikan beberapa tips agar bisa tidur di pesawat selama penerbangan jarak jauh

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

12 jam lalu

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah, partai politik dalam PLO. Ini profil kedua kelompok itu.

Baca Selengkapnya

Maskapai India Ini Batalkan 85 Penerbangan Gara-gara Awak Kabin Cuti Massal

1 hari lalu

Maskapai India Ini Batalkan 85 Penerbangan Gara-gara Awak Kabin Cuti Massal

Maskapai penerbangan Air India membatalkan sejumlah penerbangan karena awak kabin ramai-ramai sakit.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Pramugari Cuti Sakit, Air India Express Batalkan 40 Penerbangan Setiap Hari sampai 13 Mei

1 hari lalu

Ramai-ramai Pramugari Cuti Sakit, Air India Express Batalkan 40 Penerbangan Setiap Hari sampai 13 Mei

Sekitar 13.000 penumpang terkena dampak pembatalan penerbangan Air India Express.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

4 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Tips Menghindari Kursi Pesawat Tanpa Jendela Menurut Pakar Penerbangan

4 hari lalu

Tips Menghindari Kursi Pesawat Tanpa Jendela Menurut Pakar Penerbangan

Ada cara untuk menghindari kursi pesawat tanpa jendela, namun tidak mudah.

Baca Selengkapnya

Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

9 hari lalu

Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah kendaraan listrik saat ini mencapai 133 ribu.

Baca Selengkapnya

Maskapai Penerbangan Ini Harus Bayar Kompensasi 39 Juta Gara-gara Sandaran Kursi Tak Bisa Direbahkan

10 hari lalu

Maskapai Penerbangan Ini Harus Bayar Kompensasi 39 Juta Gara-gara Sandaran Kursi Tak Bisa Direbahkan

Pnumpang maskapai penerbangan ini merasa diperlakukan sebagai penumpang kelas ekonomi meski sudah bayar kelas bisnis.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

11 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

12 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya