Pemerintah Revisi Peraturan Usaha Perikanan Tangkap
Reporter
Editor
Selasa, 19 Februari 2008 16:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17/MEN/2006 menjadi PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 5/MEN/2008. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia. "Kita harus kembangkan industri dalam negeri, karena negara kita punya bahan baku yang besar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, pada sosialisasi revisi peraturan tersebut, Selasa (19/2). Freddy mengatakan selama ini Indonesia selalu menjadi negara produsen dan pemasok bahan baku perikanan. "Kita juga didikte oleh negara lain yang bahan bakunya diperoleh dari Indonesia. Itu harus diubah," ujar Freddy. Menurut Freddy, sebagai negara dengan bahan baku perikanan yang besar, Indonesia bisa mengatur sendiri produksi dan pendistribusian hasil perikanan. "Sekarang kita buat aturan yang mendukung hal tersebut untuk pengembangan industri dan investasi," ujar Freddy. GABRIEL WAHYU TITIYOGA
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
14 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
