Pentingkah Jumlah Unicorn Bagi Perekonomian RI? Ini Kata Bappenas

Selasa, 19 Februari 2019 13:07 WIB

Logo Traveloka, Bukalapak, Gojek dan Tokopedia. google.com

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut jumlah bisnis rintisan berpredikat unicorn bukan satu-satunya prioritas dalam pengembangan kewirausahaan di dalam negeri. "Ya tentunya tidak bisa dilihat seperti itu ya mau jumlah berapa," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa. 19 Februari 2019. Unicorn adalah bisnis rintisan yang memiliki valuasi nilai US$ 1 miliar.

Simak: Sri Mulyani Sebut Ancaman Startup Sebelum Jadi Unicorn, Apa Saja?

Menurut Bambang, salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah daya saing dari bisnis-bisnis rintisan di Indonesia. "Yang lebih penting adalah memperbaiki tingkat keberhasilan startup yang sudah ada daripada berapa jumlah unicorn," ujar dia. Pasalnya, kalau pun Indonesia memiliki banyak unicorn, namun rasio kesuksesan bisnis rintisan di Tanah Air kurang baik, itu juga bakal mempengaruhi kewirausahaan di dalam negeri.

Walau demikian, Bambang tak memungkiri bahwa unicorn memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebabnya, predikat tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa telah ada pelaku bisnis rintisan nasinal yang menginjak level internasional dengan nilai pasar yang tinggi.

"Market value yang besar pasti akan mengundang modal masuk," kata Bambang. Selain itu, dengan terus bertumbuhnya bisnis tersebut, ia berharap para pelaku startup itu bisa menjadi pemain besar di kancah global dan bisa mengangkat produk dalam negeri menembus pasar internasional.

Advertising
Advertising

Saat ini, Bappenas juga tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi bertumbuhnya ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Menurut Bambang, perusahaan unicorn adalah salah satu pelaku yang bisa membawa transformasi di dalam perekonomian dalam negeri. "Itu bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa startup harus mengarah ke sana."

Perbincangan soal unicorn mulai menghangat selepas Debat Calon Presiden pada Ahad malam, 17 Februari 2019. Kala itu, Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi melontarkan pertanyaan kepada Calon presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto soal strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan unicorn dari Indonesia. Jokowi bertanya kepada Prabowo soal infrastruktur apa yang dibapak bangun untuk mendukung pengembangan perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Prabowo sempat terlihat bingung dalam menjawab pertanyaan Jokowi itu. Kebingungan itu terlihat dari jawaban Prabowo berikutnya. "Yang Bapak maksud Unicorn maksudnya yang apa? Yang online-online itu?" kata Prabowo, Ahad malam, 17 Februari 2019. Mendengar jawaban itu, Jokowi hanya mengangguk-angguk.

Lebih jauh Prabowo menyebutkan, untuk mengembangkan unicorn, pihaknya akan terus mendukungnya. "Kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang," ucapnya.

Setelah mendengar tanggapan Prabowo itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada tujuh unicorn di Asia, dan empat di antaranya ada di Indonesia.

Adapun keempat unicorn yang ada di Indonesia adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. "Oleh sebab itu kita ingin agar tidaknya empat tetapi ada tambahan-tambah unicorn baru di Indonesia," tutur Jokowi.

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

28 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

38 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

39 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

39 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

41 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

42 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

51 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya