PHRI Mengadu ke Jokowi soal Tiket Pesawat Hingga Monopoli Avtur

Selasa, 12 Februari 2019 05:30 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi,Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengadukan sejumlah masalah yang dihadapi para pelaku usaha perhotelan.Salah satunya mengenai kenaikan tarif tiket pesawat, monopoli penjualan avtur, dan kebijakan bagasi berbayar.

Baca: Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional, Jokowi: Lucu Juga

"Kami sedang menghadapi masalah terkait melambungnya harga tiket sejak awal Januari," kata Hariyadi dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin malam, 11 Februari 2019.

Hariyadi menuturkan, kondisi tersebut berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel. Harga tiket pesawat, kata dia, naik hingga 40 persen. Salah satunya dipicu kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V, T, Q, dan memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal.

Selain itu, maskapai swasta seperti Lion Air yang menerapkan harga bagasi berbayar juga menjadi salah satu penyebab okupansi hotel melempem. Menurut Hariyadi, kondisi tersebut sudah membentuk kartel karena masyarakat juga ikut dirugikan.

Advertising
Advertising

Hariyadi mengatakan, salah satu alasan kedua maskapai menaikkan tarif tiket domestik adalah karena harga avtur yang tinggi. Sehingga, harga tiket pesawat ke luar negeri menjadi lebih murah. Dampaknya, masyarakat memilih pergi ke luar negeri dan disusul keluarnya devisa.

Harga avtur yang dijual Pertamina, menurut Hariyadi, lebih mahal 20 persen jika dibandingkan harga negara lain. Sehingga, harga tiket pesawat domestik lebih mahal, sedangkan harga tiket ke luar negeri lebih murah.

Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan penjualan avtur di Bandara Soekarno Hatta yang dimonopoli Pertamina. Ia pun meminta agar pemerintah memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk menjual avtur agar harga lebih kompetitif.

Baca: Bandara Silampari Lubuklinggau Siap Diresmikan Jokowi

Selain itu, Hariyadi juga menyarankan agar pemerintah membuka kesempatan bagi maskapai penerbangan baru untuk beroperasi, menambah rute, dan bersaing secara efisien. "Kami yakin Bapak Presiden berpihak persaingan sehat dan efisien. Sehingga dapat memberikan daya saing tinggi," ucapnya.

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

6 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

6 jam lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

8 jam lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

12 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

17 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

19 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

19 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya