Jokowi Targetkan 126 Juta Sertifikat Tanah Rampung 2025

Rabu, 6 Februari 2019 14:26 WIB

Presiden Joko Widodo berfoto bersama para perwakilan penerima sertifikat tanah wakaf usai pembagian di Masjid Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur, Jumat 1 Februari 2019. Dalam kunjungan kerja ke Ngawi Presiden memberikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkirakan 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah selesai disertifikasi dengan cara kerja yang diterapkan. "Saya yakin dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, tahun 2025 urusan sertifikat tanah semuanya harus selesai di seluruh Tanah Air. Saya yakin selesai dengan cara kerja kita yang sudah kita lakukan selama 2-3 tahun belakangan ini," kata Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian ATR di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Baca: Jokowi Minta Pengurusan Sertifikat Tanah Digital Mulai 2019

Jokowi mengatakan, tidak akan ada lagi persoalan sengketa lahan atau konflik tanah jika semua bidang sudah bersertifikat. Lebih jauh, Jokowi memperkirakan ada lompatan kemajuan untuk menggerakkan perekonomian. Misalnya, rakyat bisa menggunakan sertifikat sebagai jaminan untuk mengajukan agunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Salah satu cara yang dilakukan Jokowi agar sertifikasi tanah bisa dicapai adalah dengan menetapkan target. Terbukti, kata Jokowi, penerbitan sertifikat tanah bisa dilakukan dengan cepat. "Karena persoalan sertifikat tanah bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan. Padahal, rakyat butuh sertifikat untuk pengakuan atas hak tanah yang mereka miliki, yang harusnya gampang, bisa urus sendiri tidak pakai calo," ujarnya.

Menurut Jokowi, rakyat mengharapkan proses sertifikasi tanah yang cepat dan jelas biayanya. Sehingga, ia menuturkan sudah bukan musimnya BPN bekerja dengan pola linier dan rutinitas. "Ini musimnya berganti. Sekarang kantor BPN betul-betul (kalau) saya ke desa, daerah, rakyat sangat menghargai apa yang telah dikerjakan kantor-kantor BPN," kata dia.

BPN telah menerbitkan 9.315.006 sertifikat tanah selama 2018. Sementara target yang diberikan adalah 7 juta sertifikat. Program sertifikasi tanah dimulai sejak 2015. Jokowi gerah dengan lambatnya sertifikasi tanah setiap tahunnya. Menurut dia, BPN hanya bisa menerbitkan 500-600 ribu sertifikat per tahun. Padahal, ada 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat pada akhir 2014.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya