TEMPO.CO, Jakarta - Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan pembiayaan kredit rumah untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dibebaskan dari proses BI Checking. Langkah ini dinilai merupakan bentuk kemudahan memiliki hunian.

Simak: Harga Rumah Bersubsidi Naik, Terdongkrak Tanah dan Biaya Produksi

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan jika dikabulkan, maka kredit rumah yang diajukan oleh ASN, TNI, dan Polri dapat langsung saja disetujui oleh perbankan tanpa melihat kepada cek kelayakan perbankan. "Karena TNI, Polri, dan ASN ini dijamin oleh negara," kata Soelaeman di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, di Jakarta Pusat, Senin, 4 Februari 2019.

Soelaeman mengatakan dengan status itu, seharusnya tak ada kekhawatiran adanya kredit macet. Selama ini, pengadaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri masih digabungkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 64 tentang pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta agar adanya percepatan pada program penyedian rumah layak huni bagi 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri. Menurut Jokowi, penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Kebijakan khusus pun dibuat untuk mendorong percepatan ini.

Soelaeman mengatakan untuk pengadaan lahan, tetap dilakukan oleh pihak swasta. "Cuma pemerintah di sini memberikan kebijakan dan aturan kemudahan buat konsumen," kata Soelaeman.

Kredit rumah tanpa BI checking ini bukan satu-satunya kemudahan yang diusulkan oleh REI. Mereka juga mengusulkan pengurangan beban pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga fleksibilitas dalam memilih lokasi perumahan.

"Prinsip nya adalah bagaimana kemudahan mendapatkan rumah untuk strata yang di bawah ini bisa dilaksanakan," kata Soelaeman.

EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA