TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat resmi mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi bagi segmen MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebesar 3 sampai 7,75 persen kepada Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid, mengatakan usulan ini jauh lebih rendah dari besaran yang diminta oleh asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) yang sebesar 20 persen.
Baca: Perumahan Bersubsidi Diprediksi Topang Pertumbuhan Properti 2019
"Kami coba akomodir semuanya," kata Khalawi usai menghadiri acara Indonesia Property Expo di Hall A dan B, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Februari 2019.
Ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan oleh PUPR selain usulan dari pihak pengembang. Di antaranya yaitu kenaikan harga tanah di sejumlah daerah, biaya produksi seperti material dan tukang yang terus meningkat, dan kemampuan konsumen MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
PUPR kemudian melakukan survei lapangan di seluruh Indonesia dan hasil yang bisa diakomodir 3 sampai 7,75 persen. Lalu, pembicaraan pun dilakukan dengan Kementerian Keuangan telah dilakukan sebanyak dua kali. "Semoga cepat ditetapkan," ujarnya.
Kemungkinan, kenaikan harga rumah bersubsidi ini akan berlaku selama dua tahun ke depan yaitu 2019 sampai 2020. Sebab, Khalawi menyebut saat ini masih dalam periode transisi. Setelah 2020, barulah PUPR berencana untuk mengkaji kembali kenaikan harga ini untuk proyeksi 5 tahun kemudian.
Khalawi memastikan kenaikan harga rumah bersubsidi bagi MBR ini tidak bakal mempengaruhi target 1 juta rumah yang dicanangkan PUPR. Untuk tahun ini,. PUPR menargetkan ada 1,25 juta rumah yang bakal dibangun, naik dari realisasi tahun lalu yang hanya 1,13 juta rumah. "Nggak (akan mengganggu, kami sudah banyak, udah jadi rumhanya, jadi kemampuan jangkauan MBR kan meningkat," ujarnya.
FAJAR PEBRIANTO
