TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar sepakat untuk segera menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pembangunan JTTS itu.

BACA: Proyek Jalan Tol Lampung - Palembang Molor dari Target

Informasi dari Diskominfo Lampung Selatan, di Kalianda, Sabtu, 2 Februari 2019 menyatakan komitmen para pelaksana pembangunan JTTS itu menjadi kesimpulan dari rapat koordinasi atau rakor yang digelar Pemkab Lampung Selatan terkait masih adanya sejumlah masalah sebagai dampak pembangunan JTTS, termasuk masih ada warga yang memprotes dan belum menerima ganti rugi lahan milik mereka yang terkena proyek JTTS ini.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto telah meminta komitmen pelaksana pembangunan JTTS itu terkait penyelesaian dampak dari pembangunannya.

Nanang Ermanto dalam Rapat Koordinasi Sinergi Penyelesaian Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, di Aula Rajabasa kantor Bupati setempat, Jumat, 1 Februari 2019, menuntut komitmen pelaksana pembangunan JTTS itu.

"Jadi, hari ini, saya minta ketegasannya, komitmen seluruh pelaksana pembangunan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan jalan tol ini. Bagaimana ada solusi dan langkah-langkah penyelesaiannya," ujar Nanang pula.

Rakor tersebut dihadiri Kapolres Lampung Selatan, Dandim 0421 Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepala OPD di lingkup Pemkab Lampung Selatan, para camat beserta kepala desa dari dari 11 kecamatan yang dilalui JTTS.

Pelaksana pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dihadiri unsur pelaksana pembangunan seperti PT PP, PT Adi Karya, dan PT Waskita.

Nanang pun berharap pelaksana pembangunan JTTS untuk lebih terbuka terkait persoalan yang terjadi di lapangan. Ia tidak ingin setelah proyek pembangunan JTTS selesai, nanti meninggalkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, secara teknis pelaksana pembangunan JTTS menyatakan proses pembangunan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Namun, berdasarkan laporan di lapangan masih banyak persoalan yang terjadi dan belum diselesaikan.

"Saya tidak ingin setelah proyek ini selesai, akan meninggalkan persoalan di wilayah yang dilalui. Jangan nanti kami ditinggal, masyarakat yang terkena imbasnya. Jadi saya minta komitmennya, supaya ada rasa tanggung jawab," katanya pula.