Luhut Pastikan Utang Pemerintah Digunakan untuk Kegiatan Produktif

Kamis, 31 Januari 2019 17:25 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Januari 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa penggunaan kebijakan utang oleh pemerintah Indonesia bukan hal yang sembarang. Ia memastikan utang digunakan pemerintah untuk kepentingan pembiayaan ekonomi yang produktif.

BACA: Luhut: Yang Bilang Menteri Utang, Neneknya Menteri Utang

"Kalau anda lihat ini sekarang, dibandingkan jaman lalu angkanya jauh berbeda. Jadi kalau anda bicara utang, utang pemerintah itu adalah utang yang produktif," kata Luhut saat menjadi pembicara dalam acara DBS Asian Insights Conference 2019 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis 31 Januari 2019.

Dalam pidatonya tersebut, Luhut memang beberapa kali sempat menyinggung mengenai utang pemerintah. Dia menjelaskan, alasan pemerintah berutang karena penerimaan negara belum cukup untuk membiayai keseluruhan total pembiayaan negara yang telah mencapai lebih dari Rp 1000 trilun selama satu tahun.

BACA: Lagi, Soal Sri Mulyani dan Utang

Advertising
Advertising

Luhut mencontohkan, salah satu program pembangunan yang menggunakan instrumen utang adalah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Light Rail Transit atau LRT. Selain itu, Luhut juga mengatakan jumlah utang pemerintah Indonesia saat ini juga lebih sedikit jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Bahkan, secara rasio jumlah utang pemerintah Indonesia juga disebutkan masih berada di batas aman yakni dibawah 30 persen dibandingkan Produk Domestik Bruto atau PDB. "Kalau anda lihat angka utang ini sekarang, dibandingkan jaman lalu, angka itu beda jauh. Jadi kalau anda bicara utang, utang itu utang yang produktif," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga sempat menyinggung pihak yang pernah menyebut soal kebijakan utang pemerintah Indonesia. Ia menyinggung tentang pihak yang sempat menyebut adanyan Menteri Utang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Karena saya bagian dari pengambil kebijakan saya ngga akan biarkan Indonesia itu dimain-mainkan itu, dan kebetulan bos saya, kebetulan juga bu Sri Mulyani, mau apalagi? Jadi orang yang bilang menteri utang, neneknya menteri utang," kata Luhut yang kemudian diikuti gelak tawa dan tepuk tangan para hadirin dalam acara tersebut.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

4 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

4 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya