TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyindir pihak yang pernah menyebut mengenai kebijakan utang pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyinggung pihak yang sempat menyebut adanya Menteri Utang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
BACA: Chatib Basri: Hanya di Indonesia Utang Jadi Isu Politik
"Karena saya bagian dari pengambil kebijakan saya enggak akan biarkan Indonesia itu dimain-mainkan itu, dan kebetulan bos saya, kebetulan juga bu Sri Mulyani, mau apalagi? Jadi orang yang bilang menteri utang, neneknya menteri utang," kata Luhut di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis 31 Januari 2019.
Pernyataan Luhut tersebut sontak membuat seluruh tamu undangan yang berasal dari kalangan perbankan dan juga investor tertawa. Kendati demikian, Luhut tak menjelaskan dengan detail siapa yang dimaksud dari pernyataannya tersebut.
Adapun pernyataan Luhut tersebut muncul di sela-sela pidatonya ketika menjelaskan mengenai kondisi perekonomian dan juga investasi dalam acara DBS Asian Insights Conference 2019 di Hotel Mulia. Sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut, Luhut sebelumnya sempat bercerita mengenai keinginannya untuk berkontribusi bagi negara.
BACA: Bertemu Bankir dan Investor, Sri Mulyani Singgung Soal Utang
Sebelum kalimat tersebut terlontar, Luhut banyak menceritakan mengenai kondisi terkini berbagai macam pembangunan dan investasi yang telah dilakukan pemerintah. Misalny seperti kesepakatan perdagangan (free trade dengan Australia) dan juga pembangunan pelabuhan seperti Patimban. Selain itu, ia juga sempat menyebut pembangunan kawasan industri terintegrasi di Morowali yang mencapai US$ 4 miliar.
Dalam pidato tersebut, Luhut juga beberapa kali sempat menyinggung mengenai kebijakan utang pemerintah. Menurut Luhut, pemerintah menerbitkan utang karena penerimaan negara belum mampu membiayai keseluruhan kebutuhan domestik untuk pembangunan. Kendati demikian ia memastikan bahwa seluruh utang yang diterbitkan pemerintah tersebut merupakan utang yang produktif, misalnya untuk pembangunan Light Rail Transit atau LRT.
Selain itu, Luhut juga mengatakan jumlah utang pemerintah Indonesia saat ini juga lebih sedikit jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Bahkan, secara rasio jumlah utang pemerintah Indonesia juga disebutkan masih berada di batas aman yakni dibawah 30 persen dibandingkan Produk Domestik Bruto atau PDB.
"Kalau anda lihat angka utang ini sekarang, dibandingkan jaman lalu, angka itu beda jauh. Jadi kalau anda bicara utang, utang itu utang yang produktif," kata Luhut.
