Jokowi Bakal Resmikan Makassar New Port Februari 2019

Reporter

Bisnis.com

Jumat, 25 Januari 2019 10:53 WIB

Pekerja mengoperasikan alat berat untuk melakukan pengerukan di dermaga Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 Januari 2018. ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO, Jakarta - Makassar New Port (MNP) dijadwalkan diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Februari 2019 seiring dengan progres pengerjaan proyek tersebut yang sudah mencapai 95 persen.

Baca juga: Jokowi Teken Aturan Devisa Ekspor SDA Wajib Masuk Sistem Keuangan RI

"Insya Allah akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Sudah kami koordinasikan, Bu Menteri BUMN yang langsung meminta Pak Jokowi untuk meresmikan," ungkap Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang di Makassar, Kamis, 24 Januari 2019.

Selain Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga diagendakan hadir pada peresmian itu.

Pelindo IV telah melakukan sejumlah persiapan, salah satunya melakukan uji coba pengoperasian untuk persiapan grand launching dengan kapal yang siap melakukan operasi di terminal baru MNP. Sejumlah alat baru juga dihadirkan guna mendukung percepatan kapal-kapal draft berskala di atas 10 meter untuk segera sandar di MNP.

"Di samping itu, dapat dilakukan truck losing untuk Full Container Load (FCL) maupun Less Than Container Load (LCL) yang langsung dapat keluar ke depo pelayaran masing-masing," tuturnya.

Farid menambahkan hal itu dilakukan agar aktivitas bongkar muatan lebih cepat, dengan memisahkan bongkaran dan muatan dengan membuat block plan setiap kapal dengan optimasilisasi RTG pada setiap bongkaran dan muatan yang akan diangkut.

Nantinya, Pelindo IV bakal menetapkan berthing window dengan maksimum 3 hari bongkar dan jumlah antrean 7 kapal. Termasuk passing grade yang dilewati, dikombinasikan dengan sistem first come first service agar semua pelayanan dapat dipenuhi dan mengurangi komplain.

"Semua akan kami maksimalkan tentunya dengan tetap memperhatikan masalah keselamatan dan peningkatan level of service, dan juga mempertahankan zero accident dan zero complaint," ucapnya.

Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

BISNIS

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya