TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah proyek strategis nasional (PSN) diperkirakan belum bisa digarap, hingga akhir masa aktif Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Merujuk catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), persiapan proyek berjalan alot akibat beragam persoalan, dari aspek teknis hingga sosial.

Simak: Jokowi Resmikan Proyek-Proyek Strategis Nasional di Aceh

Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan ada 15 proyek tak kunjung masuk tahap transaksi, apalagi konstruksi. "Saat ini kami masih kami evaluasi," ucap Wahyu kepada Tempo, Rabu 23 Januari 2019.

Wahyu berujar lembaganya harus memastikan lagi derajat hambatan pada proyek-proyek itu. Komite pun menganalisis kemajuan dan kebutuhan waktu untuk penyelesaian belasan PSN tersebut. Dia pun memastikan belum ada keputusan yang diambil.

"Kami estimasi progress ke depan seperti apa. Belum sampai putusan soal pencabutan status PSN," tuturnya.

Komite memproyeksikan adanya 31 proyek nasional senilai total Rp 276,4 triliun yang bisa dirampungkan hingga triwulan III tahun ini. Jumlah itu akan menjadi tambahan daftar 62 PSN yang sudah diselesaikan selama periode 2016-2018, dengan total investasi mencapai Rp 320 triliun.

Jenis proyek yang dikebut pun beragam, mulai dari jalan tol, bendungan, kawasan ekonomi khusus, hingga bandara. Wahyu mencontohkan dengan Tol Layang Jakarta-Cikampek senilai Rp 16,2 triliun, atau kawasan Industri Morowali sebesar Rp 105 triliun. Pemerintah pun mengantongi tujuh PSN senilai total Rp 109,2 triliun yang sudah masuk tahap transaksi.

Direktur Program KPPIP, Rainier Haryanto, mengatakan 15 proyek yang tertimbun di tahap persiapan akan dibahas di tingkat kabinet, melalui laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "Daftar 15 PSN itu snapshot kondisi lapangan. Nantinya dibawa ke presiden dan pasti ada arahan percepatan," ucap Rainier.

<!--more-->

Menurut dia, komite rutin memeriksa kemajuan semua PSN, setiap enam bulan sekali. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek tetap layak diutamakan secara nasional. "Kami periksa agar selalu sesuai kriteria. Ada kriteria dasar, operasional, sampai ekonomi."

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan proyek PU, seperti bendungan, memang membutuhkan durasi panjang untuk persiapan. "Kita lebih baik sedikit terlambat dalam penyiapan dokumen lelang, tapi mengutamakan faktor keselamatan," kata dia kepada Tempo.

Empat di antara 15 PSN yang disorot KPPIP sejatinya bendungan. Pengerjaannya, Endra melanjutkan, harus melalui persetujuan komite keselamatan bendungan di Kementerian PU. Belum lagi proses sosialiasi untuk pembebasan lahan. Meski sudah ada desain dan koordinat bangun, perlu pendekatan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi.

"Tapi dari empat proyek strategis nasional itu, sudah ada dua yang akan masuk lelang 2019," ucap Endra. "Ada Bendungan Kolhua di Nusa Tenggara Timur, dan Bendungan Jenelata di Sulawesi."

Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan kereta cepat Jakarta - Surabaya masih menjadi salah satu proyek terdepan. Pengerjaannya, kata Luhut, menunggu hasil perundingan dengan Jepang selaku penyedia teknologi. "Masih diproses, seperti saya katakan berkali-kali. Menteri perhubungan akan memutuskan itu," katanya.