Bappenas Targetkan Angka Kemiskinan Tahun Ini 9 Persen

Reporter

Antara

Senin, 21 Januari 2019 12:23 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap pada akhir 2019 angka persentase kemiskinan di Indonesia terus turun dan menyentuh sembilan persen.

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang Menjadi 25,67 Juta

"Kita targetnya tahun 2019 ini kemiskinan itu 8,5-9,5 persen. Jadi kalau kita lihat angka terakhir di 9,66 persen, mudah-mudahan di 2019 akhir kemiskinan kita sudah di sembilan persen," kata Bambang di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Bambang, pemerintah akan fokus pada penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk kelompok penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

"Sedangkan untuk yang rentan miskin, supaya mereka tidak jatuh miskin lagi, kita perkuat akses permodalan mikro, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Jadi kombinasi itu," ujar Bambang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 terus turun menjadi 9,66 persen dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Ada penurunan kemiskinan sebesar 0,16 poin di September 2018 dari Maret 2018 dan 0,46 poin dibandingkan September 2017. Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang.

Sementara itu, terkait masalah ketimpangan, Bambang menekankan ada dua hal penting yang mempengaruhi besarnya tingkat ketimpangan yaitu akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, dan juga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

"Tentunya kalau disparitas itu dua hal. Pertama masalah akses. Akses harus diperbaiki, oleh karena itu infrastruktur tetap perlu dibangun terutama infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Kedua, bansos itu harus sampai ke mereka. Karena problemnya sebagian kelompok yang harusnya menerima, belum menerima karena belum terjangkau bantuan tersebut," ujar Bambang.

Pada September 2018, BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun tipis menjadi 0,384. Angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.

Baca berita Kemiskinan lainnya di Tempo.co

Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

6 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

10 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

12 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

27 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

27 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

38 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Baca Selengkapnya