PDS Tolak Pembahasan RUU Perbankan Syariah

Reporter

Editor

Selasa, 29 Januari 2008 16:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Damai Sejahtera menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang perbankan syariah dan Surat Berharga Syariah Negara."Berdasar keyakinan, kami menolak pembahasan dua rancangan undang-undang ini," kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Ratna Situmorang. Dalam surat keputusan Fraksi Partai Damai Sejahtera yang dibacakan dalam rapat kerja komisi dengan Menteri Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat, Ratna menyatakan ketidaksetujuan PDS lantaran tidak sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bukan berdasarkan agama tertentu. Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Awal Kusumah mengaku kecewa terhadap sikap Fraksi partai ini. Namun dia menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Syariah tetap dilanjutkan. "Saya terkejut karena ini usul inisiatif DPR yang juga disetujui fraksi PDS," katanya.Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menilai penolakan Fraksi Partai Damai Sejahtera adalah hal yang lumrah dalam politik. Dia mengatakan, PDS belum memahami pentingnya peraturan tersebut. Jika ekonomi syariah bisa berkembang dengan baik maka akan berdampak positif terhadap perekonomian.Gunanto E S

Syariah

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

4 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

31 hari lalu

Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Baca Selengkapnya

Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

36 hari lalu

Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

Bank Danamon Syariah menggelar Travel Fair 2024 untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Acara berlangsung di Gandaria City Mall, Jakarta, mulai 21 sampai 24 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

40 hari lalu

BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

58 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

26 Februari 2024

BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

26 Februari 2024

Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

22 Februari 2024

Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?

Baca Selengkapnya