Calon penumpang melakukan "check-in" mandiri di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 22 Desember 2018. PT Angkasa Pura I Surabaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara dengan menyediakan fasilitas "check-in" mandiri yang bertujuan mempermudah penumpang tanpa bagasi tercatat atau hanya membawa tas bawaan di dalam kabin. ANTARA/Umarul Faruq
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menilai kebijakan bagasi berbayar pesawat akan mempengaruhi UMKM daerah.
"Sangat mempengaruhi UMKM daerah. Terutama terkait oleh-oleh, namun juga berdampak kepada peningkatan usaha jasa kurir," ungkap Ikhsan dihubungi di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
Kondisi tersebut terjadi, karena masyarakat enggan terbebani dengan harga tinggi ketika akan membawa barang bawaan mereka.
Menurut Ikhsan, pemerintah sebaiknya segera menghidupkan maskapai lama seperti Merpati atau Mandala sebagai pengganti kebijakan yang diberlakukan oleh Lion Air dan Citilink.
Lion Air dan Wings Air akan memberlakukan kebijakan baru berupa penyesuaian kapasitas (berat) barang bawaan dan bagasi terdaftar gratis/ cuma-cuma (free baggage allowance) yang mulai efektif 8 Januari 2019 sampai batas waktu yang tidak ditentukan (until further notice/ UFN). Seluruh penerbangan domestik Lion Air tidak diberlakukan bagasi cuma-cuma 20 kg per penumpang.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pengenaan bagasi berbayar di dalam pesawat secara hukum diperbolehkan.
"By law, secara hukum, korporasi boleh mengatur penarifan, jadi by law itu boleh, silakan. Namun, mesti ada proses transisi," kata Budi.
Ia menegaskan apabila pengenaan tarif bagasi itu mengganggu tingkat pelayanan, maka tidak bisa serta-merta diterapkan. Secara hukum, lanjut dia, maskapai tidak perlu izin regulator dalam penetapan bagasi berbayar tersebut.
