TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya untuk pembangunan infrastruktur, ketimbang swasta. Selain itu, skema pengerjaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pun belum dijadikan prioritas oleh Jokowi.

BACA:Debat Capres, Sandiaga Sebut Prabowo Akan Lebih Banyak Bicara

Menurut Sandi, keluhan ini bukan hanya berasal darinya, tapi juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia maupun asosiasi kontraktor swasta. "Ini belum direspon dan tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah," kata Sandiaga dalam acara Rabu Biru "Outlook Ekonomi Indonesia 2019" di Rumah Media Center Prabowo - Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Sandi mengatakan bahwa proyek-proyek infrastruktur harus sebisa mungkin ditawarkan pada pihak swasta ataupun pengusaha lokal lainnya. Dengan cara inilah, tercipta kompetisi yang sehat antara BUMN dan swasta. "Namun arahan pemerintah sekarang jelas yaitu diprioritaskan BUMN, maka kami ke depan akan lebih banyak menggandeng swasta untuk infrastruktur."

BACA:Ingin Dana Kampanye, Tim Prabowo: Jangan Malu Main Dua Kaki

Lalu, skema KPBU akan dijadikan opsi utama untuk pembiayaan infrastruktur yang bernilai komersil tinggi. Sandiaga mengakui Jokowi sudah memulainya pada pembiayaan proyek beberapa jalan tol. Tapi, kata dia, BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), akan lebih didorong untuk menerapkan skema ini. "Saya kira Kementerian Keuangan juga punya pendapat yang sama," ujarnya.